Tajuk Politik – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam pidato politik yang disiarkan empat stasiun televesi, pada Kamis (14/7/2023) menyebut saat ini masyarakat Indonesia tengah dihantui oleh utang negara yang terus meroket.
“Banyak negara yang perekonomiannya jatuh, mengalami krisis hebat karena jebakan utang. Pemerintah tidak bisa hanya berpikir ekonomi jangka pendek, apalagi tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang,” kata AHY mengingatkan.
Menutut AHY, utang yang terus meroket membuat ruang fiskal menjadi sempit. Per Maret 2023, utang kita mencapai lebih dari 7.800-an triliun rupiah. Sementara itu, porsi APBN untuk membayar cicilan bunga semakin besar.
“Jika rata-rata bunga utang mencapai 400-an triliun rupiah per tahunnya, maka itu setara dengan realisasi anggaran Pendidikan pada APBN 2022 yang lalu,” papar AHY.
AHY juga menganalogikan besarnya bunga utang tersebut dengan biaya hidup dan kuliah yang berkisar 200 juta per tahun, menurutnya, dengan besaran bunga utang tersebut pemerintah bisa menguliahkan 2 juta orang pelajar ke kampus-kampus terbaik di Indonesia.
“Jika kita berikan bantuan modal, dana bergulir sebesar 50 juta rupiah untuk pengembangan 1 unit UMKM, maka aka nada 8 juta unit UMKM yang bisa diberdayakan,” jelas AHY.
Ilustrasi tersebut menurut AHY sebagai konsekuensi yang harus ditanggung bersama akibat utang yang terus meroket.
“Pemerintah tidak boleh terus berdalih ‘dari sisi rasio utang terhadap PDB masih aman karena kurang dari 60 persen’. Faktanya, kemampuan fiskal untuk membayar utang kita rendah dan membenani APBN,” tegas AHY.
Untuk itu, AHY berharap harus ada pembatasan utang pemerintah dan BUMN, serta pastikan pembangunan infrastruktur tidak mengandalkan utang.
AHY meyakini infrasuktur merupakan salah satu faktor kunci kemajuan bangsa. Namun AHY berpandangan, pemerintah harus selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Pilih dan prioritaskan infrastruktur apa yang diperlukan dengan tahapan yang rasional. Pastikan pembiayaan tersedia, baik dari APBN maupun non APBN. Pastikan infrastruktur yang dibangun memiliki keseimbangan antar sektor, antara nasional dan daerah, antara kota dan desa, guna mencegah ketimpangan infrastruktur,” papar AHY.
Menurut AHY, agenda perubahan yang diusung Partai Demokrat dalam pengelolaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat mencakup cara pandang, kebijakan, penentuan prioritas, dan alokasi anggaran yang adil dan tepat.
