TajukPolitik – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, merasa risih banyaknya kritikan dan serangan yang diterima Anies Baswedan usai resmi lengser sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Minggu (16/10/2022).
Ia menyoroti aksi para BuzzeRp yang membuat banyak narasi untuk memojokkan Anies kendati sudah tidak menjabat Gubeenur DKI lagi.
Menurut Said Didu, akun-akun tersebut umumnya dari para pendukung Ahok.
“Penjabat Gubernur DKI adalah Pak Heru – tapi akun-akun Ahoker pada keluar,” tulis Said Didu, Kamis (20/10/2022).
Cuitan itu pun ramai dibahas netizen. Seperti biasa, pro kontra bermunculan di kolom komentarnya.
“Sebetulnya mereka bukan penggemar pjb gubernur ataupun ahok, tetapi sekedar pengin memperpanjang kebenciannya kpd Pak Anis. Kenapa? Krn mereka msh berharap junjungannya yg sekarang tetap berkuasa. Krn mereka hanya mengandalkan rasa tanpa logika,” tulis salah satu netizen.
“Era pa Anies buzzerRp ga pernah liput aduan warga yg datang langsung ke balaikota,” ujar Warganet
“Justru menabuh narasi BOHONG yg disuarakan, kata mereka aduan warga ke balaikota ditutup pf era pa Anies. Pengerukan & penataan sungai, danau terus dilakukan. BuzzerRp 1000% melakukan pembodohan,” komentar lainnya.
Sebelumnya diberitakan, Usai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dilantik, sejumlah pegiat media sosial, seperti Eko Kuntadhi, Guntur Romli, Denny Siregar, dan lainnya menuding layanan pengaduan di Balai Kota Jakarta ditutup Anies dan kini kembali dibuka.
“Setelah lima tahun rakyat Jakarta gak tahu mau ngadu ke mana. Balai kota dikuasai TGUPP. Bahkan jendelanya tertutup rapat untuk akses luar. Kini rakyat punya tempat pengaduan lagi. Jakarta punya pemerintahan lagi. Alhamdulillah…,” tulis Eko Kuntadhi, melalui akun twitternya
Namun, bila dicermati, layanan pengaduan di Balai Kota tetap ada di era Anies Baswedan. Hanya saja, saat Anies menjabat layanan itu tidak menggunakan meja-meja pengaduan seperti yang sekarang diadakan lagi oleh Heru Budi. Anies memperluas layanan pengaduan hingga ke kantor kelurahan dan kecamatan.
Anies juga memperkuat layanan pengaduan secara digital dengan aplikasi JAKI. Dengan layanan digital, warga bisa dengan cepat mengadukan masalah yang mereka temui. Aplikasi ini dinilai aman, karena identitas pelapor dirahasiakan.
Tidak hanya JAKI, terdapat 12 kanal pengaduan yang dibuka oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di era Anies.
