TajukNasional Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, menegaskan perlunya intervensi lebih kuat dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), dan marginal. Pernyataan ini disampaikan Sabam dalam menindaklanjuti hasil rapat Panitia Kerja (Panja) di Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta, pada 4 Maret 2025.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, peningkatan kualitas pendidikan di wilayah 3T memerlukan pendekatan menyeluruh, terutama dalam dua aspek utama. Pertama, perhatian pada pembangunan infrastruktur pendidikan, seperti gedung sekolah dan fasilitas pendukung lainnya. Kedua, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik melalui insentif yang memadai sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka di wilayah yang penuh tantangan.
“Tenaga pendidik di daerah 3T membutuhkan dukungan berupa insentif agar motivasi mereka tetap terjaga. Ini harus menjadi perhatian bersama demi memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga,” ujar Sabam.
Ia menyoroti kondisi di Sumatera Utara, khususnya empat kabupaten di Pulau Nias yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020. Menurutnya, situasi ini menjadi tantangan besar, terutama dalam bidang pendidikan.
“Melihat kondisi di Kepulauan Nias, intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dan kualitas pendidikan,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara II, Sabam berkomitmen untuk memperjuangkan perhatian khusus bagi pembangunan di wilayah Kepulauan Nias. Ia berharap upaya tersebut dapat meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), memperbaiki fasilitas pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan para guru.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar pembangunan di wilayah Nias mendapat perhatian yang layak, demi masa depan pendidikan yang lebih baik,” tutup Sabam Sinaga.
