TajukNasional Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah, mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk meningkatkan upaya dalam menjadikan masyarakat lebih melek digital. Menurutnya, inisiatif ini merupakan langkah krusial untuk memajukan Indonesia ke depan.
“Fokus utama yang harus dibangun adalah akses terhadap digitalisasi. Ini menjadi tanggung jawab utama Kementerian Kominfo,” kata Rizki Natakusumah usai Rapat Kerja dengan Kemenkominfo di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).
Rizki juga menyoroti pentingnya digitalisasi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penyebaran informasi yang lebih luas. Ia menilai hal ini akan semakin mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk aktif berpartisipasi di dunia digital. “Penting juga untuk memastikan bahwa generasi muda lebih aktif dalam partisipasi digital mereka,” tambahnya.
Namun, Rizki mengakui bahwa anggaran yang terbatas dapat mempengaruhi pelaksanaan program-program Kemenkominfo. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI ingin memastikan bahwa meskipun anggaran Kemenkominfo mengalami penurunan, fokus kinerja tetap terjaga. “Kami perlu memastikan bahwa penurunan anggaran tidak berdampak negatif pada perluasan jaringan telekomunikasi, terutama di daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) serta wilayah pedesaan,” jelasnya.
Dia menekankan pentingnya agar Kemenkominfo mengelola anggarannya secara serius dan akuntabel, terutama dalam hal pembangunan satelit dan jaringan telekomunikasi di wilayah-wilayah yang kurang terlayani. “Pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah-daerah pedesaan dan 3T harus mendapatkan perhatian khusus,” ungkap Rizki, yang merupakan Politisi Fraksi Partai Demokrat.
Rizki juga menjelaskan bahwa pembangunan jaringan sinyal seperti BTS (Base Transceiver Station) tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga pihak swasta. “Untuk wilayah 3T, pemerintah harus lebih fokus. Namun, untuk daerah-daerah lainnya, koordinasi dengan swasta juga sangat penting,” imbuhnya.
Menurutnya, banyak aduan dari masyarakat yang tinggal satu hingga dua jam dari kota yang belum mendapatkan jaringan telekomunikasi yang memadai. Rizki menyarankan agar pemerintah berkoordinasi lebih baik dengan pihak swasta dalam hal ini. “Pihak swasta yang serius dalam membangun sinyal di wilayah pedesaan dan 3T perlu mendapatkan dukungan atau insentif,” jelas Rizki.
Dia juga menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang tidak menunjukkan komitmen dalam pembangunan sinyal di daerah-daerah tersebut. “Pemerintah harus lebih keras dalam memperlakukan perusahaan telekomunikasi yang tidak serius dalam berkontribusi pada pembangunan jaringan di daerah pedesaan,” tutup Rizki Natakusumah.
