TajukPolitik – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menuding Menko Polhukam Mahfud MD tidak mengerti tentang pelanggaran konstitusi atas usulan perpanjangan masa jabatan presiden.
Pasalnya Mahfud MD mengatakan bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak melanggar hukum, menurut Rizal Ramli ini berpotensi melanggar konstitusi jika pejabat publik yang mengusulkan.
“Kalau rakyat biasa yg ngomong boleh-boleh saja — Tapi kalau pejabat-pejabat negara yang usul perpanjangan jabatan Presiden, itu minimum tidak ngerti konstitusi,” ungkapnya.
“Bahkan berniat melanggar atau makar terhadap konstitusi ! Gitu aja ora ngerti, kepiye toh?” tambahnya dikutip tajuknasional.com dari Twitter @RamliRizal, Jumat (3/2).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak bersumber dari internal pemerintah.
“Kalau dari pemerintah, jelas. Bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah dan itu hak,” kata Mahfud MD saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Tahun Anggaran 2023 bertajuk “Transformasi Lemhannas RI 4.0” di Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Jakarta, Rabu (1/2/2023) dikutip dari Suara.
Menurut Mahfud, aspirasi seseorang untuk menunda penyelenggaraan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden tidak bisa dihalangi, karena itu merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum.
“Kita tidak bisa menghalangi kalau seorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu, berwacana itu (masa jabatan presiden) harus diperpanjang. Itu kan ya tidak melanggar hukum,” tambahnya.
Mahfud mengatakan pihaknya dan sejumlah lembaga telah mendapat instruksi khusus terkait persiapan Pemilu 2024. Dia menyebut pemerintah telah bersiap untuk pelaksanaan Pemilu.
“Saya, Menko Polhukam bersama Mendagri, bersama Bu Sri Mulyani, dan Kepala BIN diarahkan khusus dalam rapat itu, koordinasikan, siapkan dengan baik, komunikasi dengan parpol jangan sampai kisruh. Bu Sri Mulyani siapkan uangnya yang cukup, jangan boros, dan seterusnya. Nah jadi kalau dari pemerintah itu jelas,” papar Mahfud.
“Tapi sampai saat ini kesiapan kita itu kalau secara internal, prosedural, kesiapan kelembagaan, aturan-aturan, tahapan-tahapannya sudah kita siapkan semua. Kita akan Pemilu tahun 2024,” sambungnya.
