TajukPolitik – Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim, Rizal Ramli mengungkapkan sejumlah pendukung dalam upaya untuk membangun dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rizal Ramli menyebutkan 3 upaya pendukung untuk kelangsungan dinasti Jokowi, antara lain adalah nepotisme, usulan perpanjang masa jabatan atau tiga periode, dan KUHP.
“Upaya utk membangun dinasti Jokowi: didukung dgn 1) nepotisme 2) perpanjangan masa jabatan 3) KUHP quasi-ototoriter,” ucapnya dikutip dari Twitter @RamliRizal, Rabu (21/12).
Menurutnya, usulan perpanjangan masa jabatan Jokowi yang tentunya melanggar konstitusi, akan berdampak pada usulan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.
“Rencana makar konstitusi itu, dgn tujuan perpanjangan masa jabatan Jokokowi, akan mendomplengi usulan ‘Kembali ke UUD-45’, memanfaatkan ketulusan mantan2 TNI,” tambahnya.
Sementara itu, netizen di Twitter menyebutkan bahwa wacana tiga periode Jokowi telah dimulai sejak proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dibangun.
Selain itu sejumlah UU juga dibuat untuk kepentingan penguasa, seperti dengan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
“Parah ya Pak. Wacana 3 periode sdh terendus sejak IKN yg ngotot ttp dibangun pdhal JKW sdh ga berkepentingan lg stlh 2 periode,” cuit akun Twitter @Share***.
“Omnibuslaw, RKUHP isinya jelas utk kepentingan penguasa. Ga heran bakal ada perubahan periode presiden seumur hidup,” tandasnya.
Sementara itu Pengamat Politik dan Ekonomi Anthony Budiawan, angkat suara soal wacana penundaan Pemilu dan kemungkinan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang kembali mencuat.
Menurut Anthony, di belahan dunia manapun, tidak ada perpanjangan masa jabatan Presiden. Justru, kata dia. Yang umum adalah memperpendek masa jabatannya.
“Kalau kedaulatan rakyat menghendaki. Artinya minta presiden mundur atau upaya percepatan pemilu adalah sah. Keduanya memperpendek masa jabatan presiden,” ujar Anthony dikutip dari unggahan twitternya, @AnthonyBudiawan (20/12).
Kurang lebih sama seperti Jokowi. Presiden Peru, Dina Boluarte, menolak mundur dari jabatannya di tengah gelombang demonstrasi yang tak kunjung berhenti. Namun, Dina meminta parlemen mempercepat pemilihan umum.
“Apa yang bisa diselesaikan dengan pengunduran diri saya? Kami akan terus di sini sampai Kongres memutuskan untuk mempercepat pemilu,” ujar Boluarte, seperti dikutip AFP, Selasa (20/12).
