TajukPolitik – Pakar ekonom senior, Rizal Ramli anggap Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo sesat pikir terus-menerus menyalahkan upah padahal masalah utamanya inflasi nasional adalah utang negara.
Hal tersebut diungkapkan oleh Rizal Ramli melalui unggahan di akun twitter pribadinya.
“Gubernur BI makin lama makin ‘narrow minded’, bisanya hanya menyalahkan upah (Tahun ini UMR hanya naik 1,03%, inflasi makanan 15% – program pemiskinan masal buruh),” tulis Rizal Ramli di akun twitternya yang dikutip tajuknasional.com, Rabu (23/11).
Selain itu, dirinya menyebut bahwa masalah utama yang menimpa ekonomi Indonesia ialah utang, proyek infrastruktur dan fiskal yang yang berlebihan.
“Masalah RI itu utang, proyek infrastruktur dan fiskal jor-joran, ndak berani ya? Sesat pikir,”ungkapnya.
Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyarankan agar upah buruh tidak naik berlebihan. Hal tersebut dianggap bisa memberikan dampak negatif terhadap inflasi nasional.
Dirinya juga mengatakan pihaknya akan mengupayakan inflasi bisa dikendalikan. Syaratnya harga pangan, tarif angkutan dan upah tidak boleh naik secara berlebihan.
“Inflasi pangan harus turun sekitar 5%, tarif angkutan nggak (boleh) naik berlebihan, upah juga jangan terlalu naik berlebihan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI di DPR RI, Senin (21/11).
Kenaikan inflasi, menurutnya punya dampak sehingga upah buruh harus menyesuaikan. ketika penetapan upah buruh terlalu tinggi juga justru akan menyebabkan kenaikan harga barang.
Inflasi nasional pada Oktober 2022 mencapai 5,71%. Meski lebih rendah dari perkiraan awal, level inflasi tersebut terbilang tinggi karena di atas 4%. Apalagi masih ada dampak lanjutan dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal September silam.
Menghadapi resesi ekonomi dunia justru pemerintahan Jokowi memaksakan untuk membangun proyek ambisius seperti Ibu Kota Nusantara, dan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang menelan biaya ratusan triliun rupiah.
Bahkan dua proyek ambisius tersebut yang sebelumnya tidak menggunakan APBN sekarang ini harus menggunakan keuangan negara. Penggunaan keuangan negara untuk dua proyek ambisius ini ditentang oleh Partai Demokrat dan juga PKS, namun disetujui oleh partai pendukung Jokowi.
