TajukNasional Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, menyoroti kondisi fasilitas pemasyarakatan dan keimigrasian di Provinsi Sumatera Barat yang dinilainya sangat membutuhkan perhatian serius. Hal ini ia sampaikan usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Lapas dan Kantor Imigrasi, Rabu (9/4/2025).
Menurut Rinto, hampir semua Lapas di Sumbar mengalami kelebihan kapasitas dan berada dalam kondisi bangunan yang tua dan tidak ideal untuk pembinaan warga binaan.
“Lapas-lapas di Sumatera Barat sudah sangat memerlukan perhatian. Selain bangunannya sudah tua, kapasitasnya pun sudah jauh melebihi batas. Belum lagi kendala-kendala teknis seperti sistem kelistrikan yang mengganggu operasional,” jelas Rinto.
Ia mendorong adanya kerja sama lintas sektor, khususnya antara Kementerian Hukum dan HAM dan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Lapas baru yang lebih representatif.
“Kami meminta agar jajaran terkait berkolaborasi dengan Pemda, misalnya melalui hibah lahan, sehingga bisa dilakukan relokasi atau pembangunan Lapas baru yang lebih layak dan manusiawi,” tambah Legislator dari Dapil Jawa Tengah tersebut.
Selain Lapas, Rinto juga menyoroti pelayanan keimigrasian di Sumbar yang masih belum memadai. Saat ini, hanya ada dua Kantor Imigrasi (Kanim) yang melayani seluruh provinsi.
“Dengan animo masyarakat yang begitu tinggi, dua kantor imigrasi jelas tidak cukup. Idealnya, jumlah Kanim di Sumatera Barat bisa ditambah menjadi empat hingga enam, agar satu kantor hanya membawahi beberapa kabupaten/kota saja,” tegas Rinto Subekti.
Rinto berharap temuan lapangan dan rekomendasi dari Komisi XIII ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, perbaikan layanan pemasyarakatan dan keimigrasian adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat.
“Peningkatan kualitas layanan publik di bidang pemasyarakatan dan imigrasi merupakan bagian dari upaya nyata untuk menghadirkan negara yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah,” pungkas politisi Partai Demokrat ini.
