TajukNasional Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap konsisten dan optimis dalam melaksanakan program ekonomi biru, meskipun menghadapi kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025.
“Dengan efisiensi anggaran tahun 2025, Fraksi PKB ingin mendapatkan penjelasan terkait target PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sektor kelautan dan perikanan. Jika pada 2024 KKP berhasil mencapai Rp2,4 triliun, berapa target untuk tahun 2025? Kami juga butuh rincian kontribusi masing-masing sumber PNBP tersebut,” kata Rina dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Rina juga menyoroti target investasi di sektor kelautan dan perikanan, menegaskan bahwa kreativitas sangat dibutuhkan dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Ia menekankan potensi besar yang dimiliki sektor ini, terutama dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang masih belum dimanfaatkan secara optimal.
“Pulau-pulau kecil merupakan bagian penting dari sektor kelautan kita. Potensi ini harus dimaksimalkan dengan strategi yang inovatif,” ujarnya.
Selain itu, Rina menyoroti dampak usulan Thailand terkait program Enam Negara, Satu Tujuan terhadap sektor kelautan Indonesia. Menurutnya, program tersebut bisa memengaruhi daya saing pariwisata bahari Indonesia.
“Kami ingin mendengar kebijakan KKP dalam memperkuat sektor kelautan agar lebih kompetitif. Selain itu, bagaimana program kementerian dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan? Ini juga sangat penting,” tegas politisi Fraksi PKB ini.
Program Enam Negara, Satu Tujuan yang diusulkan Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, bertujuan memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pariwisata global. Program ini melibatkan Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Vietnam, dan Thailand, dengan rencana mengajak Singapura bergabung, untuk mempermudah akses wisatawan internasional ke kawasan tersebut.
