TajukPolitik – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Rezka Oktoberia, menyatakan ancaman untuk tidak menyetujui anggaran yang diajukan oleh KPU untuk tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam rapat di Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (10/6).
Rezka menyoroti pemborosan yang dilakukan oleh KPU, “Jadi kalau ada terkait pemborosan anggaran, ngapain lagi kita tambah di anggaran untuk 2025 ini. Kalau perlu KPU ini enggak perlu dikasih anggaran lagi, sudah enggak ada yang harus dilakukan lagi di 2025, semua proses tahapan sudah selesai,” katanya dalam rapat.
Selain itu, Rezka juga mengkritisi realisasi anggaran sebesar Rp278 miliar dalam evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2023 untuk sarana dan prasarana sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh KPU. Ia mempertanyakan apakah anggaran tersebut mencakup Sirekap yang dinilai gagal dalam pelaksanaannya.
“Rp278 miliar anggaran ini sangat besar pimpinan. Apakah Sirekap di dalam ini? Dan Sirekap bisa kita sampaikan tidak berhasil hanya berhasil membuat PHP, menyampaikan data-datanya yang sangat berbeda,” ucapnya.
Rezka juga mengungkapkan adanya informasi mengenai penyimpangan belanja perjalanan dinas oleh KPU. “Tercatat KPU belum mengembalikan sisa kelebihan perjalanan dinas sebanyak Rp10,57 miliar, belum dikembalikan ke kas negara. Jadi nanti tolong dijelaskan,” katanya.
Selain itu, Rezka menyatakan menerima banyak keluhan terkait gaji PPK dan PPS di Pemilu 2024 yang belum terbayar. Menanggapi hal ini, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menjelaskan bahwa situasi tersebut terjadi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
“Jadi situasi itu dialami di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Anggaran 2023 itu ada yang kurang satu bulan, kemudian baru dimasukkan di 2024, sehingga untuk bisa sampai kepada pencairan harus di-review,” ujar dia.
“Maka kemudian boleh dikatakan terlambat di antaranya karena baru dianggarkan di 2024 dan harus di-review, dan itu sepengetahuan kami satu-satunya di Kabupaten Banjar dan sudah dibayarkan,” imbuhnya.
Setelahnya, Rezka mempertanyakan kondisi di Kabupaten Indramayu, apakah permasalahan tersebut juga terjadi di sana. Hasyim pun menjawab bahwa untuk Indramayu, proses review oleh BPKP masih berlangsung.
Rezka Oktoberia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran harus diperhatikan dengan serius oleh KPU, mengingat besarnya anggaran yang dikelola untuk memastikan jalannya demokrasi yang adil dan efektif. Dengan adanya dugaan pemborosan dan penyimpangan, ia mendesak agar KPU memberikan penjelasan yang jelas dan segera melakukan perbaikan.
