TajukNasional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2024-2029 resmi dilantik pada Selasa (1/10) dalam rapat paripurna di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.
Sebanyak 580 anggota DPR baru ini diharapkan dapat menyampaikan dan mengawasi janji pemerintah dalam memenuhi aspirasi rakyat.
Namun, mereka juga dituntut untuk tidak mengulangi kesalahan pendahulu mereka yang sering kali mengabaikan suara publik dalam proses legislasi.
Pengamat politik sekaligus dosen Ilmu Politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengungkapkan bahwa banyak produk legislasi sebelumnya disahkan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
Dia menegaskan pentingnya bagi anggota DPR yang baru untuk mendengarkan suara rakyat.
“DPR seringkali menutup mata, hati, dan telinga dari protes serta aspirasi-aspirasi rakyat. Maka sebaiknya jangan diulang,” ujarnya.
Contoh yang disoroti adalah revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang disahkan dalam waktu hanya tujuh jam. Proses cepat ini, meskipun akhirnya gagal karena tekanan politik, memunculkan kekhawatiran tentang transparansi dan partisipasi publik.
Adi juga mencatat undang-undang lain, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga mengalami proses pengesahan yang tidak inklusif.
Sejumlah pihak kini menyerukan DPR untuk membuka ruang diskusi publik sebelum mengambil keputusan penting. Masyarakat berharap agar DPR lebih responsif terhadap aspirasi dan kritik, bukan hanya fokus pada kepentingan politik sesaat.
Komposisi pimpinan DPR periode ini akan diisi oleh perwakilan dari lima partai politik dengan perolehan kursi terbanyak, yakni PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, dan Nasdem.
Pelantikan ini menjadi harapan baru bagi banyak pihak untuk terciptanya proses legislasi yang lebih akuntabel dan inklusif.
