TajukPolitik – Pengamat politik Hendri Satrio (Hensat) mengatakan dalam reshuffle kabinet seorang presiden tak memerlukan alasan jika ingin melakukan pergantian pada kabinetnya.
Hal itu sehubungan dengan isu reshuffle kabinet Jokowi yang disebut-sebut karena alasan politik dan bukan kinerja menteri.
“Bahasa di rakyat itu, saya kan rakyat nih, terserah aja. Jadi nggak perlu alasan mau baper kek, mau kinerja kek. Bebas gitu,” kata Hendri di tayangan tvOneNews, yang dikutip tajuknasional.com, Senin (09/01).
Kendati demikian, yang menjadi pertanyaan adalah dampak kepada masyarakat jika reshuffle menteri benar-benar terjadi ke depannya.
“Sebenernya pertanyaannya adalah buat rakyat efeknya apa? Buat kita itu efeknya apa kalau ada reshuffle sekarang? Apakah kemudian Pak Jokowi akan dicatat baik atau bagaimana?” sambungnya.
Hendri lalu menyinggung akankah reshuffle kabinet akan membuat Jokowi dicatat kebaikannya atau yang lain.
Hal itu diucapkan Hendri sebab keberhasilan atau kegagalan yang selalu dicatat adalah sejarah milik presiden, bukan menteri.
Hendri mengaku bertanya-tanya urgensi dari reshuffle kabinet Indonesia Maju saat ini, meskipun alasan perombakan itu tetap bebas dan terserah dari Jokowi.
Selain itu, Hendri juga mempertanyakan sikap PDIP yang terkesan ikut koar-koar dalam persoalan reshuffle kabinet,
“Selain terserah, ini kan semuanya jadi pertanyaan dan kemudian salah satu hal yang mengapa kita ada di sini. Kenapa kmeudian PDI Perjuangan ikut cawe-cawe gitu kan? Kenapa ikut keras juga?” tutur Hendri.
“Apakah pak Djarot dan mas Anies punya sejarah sebelumnya? Atau apalagi?” sambungnya.
Oleh karena itu, Hendri menyebut bahwa misteri soal alasan reshuffle kabinet sudah ada.
Lantas, Hensat pun memberikan usulan dan saran kepada Jokowi soal reshuffle kabinet jika berkaitan dengan alasan politik.
Menurutnya, semua menteri yang direshuffle adalah mereka yang berasal dari partai politik.
“Kalau saran saya nih pak Jokowi kalau memang mau hasil akhirnya adalah gol cantik, ganti semua menteri yang dari partai politik dan menteri yang memiliki hasrat maju di 2024,” ungkapnya.
Pasalnya, kata Hensat, para menteri yang berasal dari parpol pasti memiliki kegiatan berpolitik kedepannya menjelang tahun 2024.
Lalu Hendri menyampaikan menteri tersebut bisa diganti dengan para sosok yang tak memiliki kepentingan politik.
“Dampaknya mungkin akan lebih baik, daripada melihat menteri akrobat kan bersiap-siap nyalon mendingan begitu,” pungkas Hensat.
