TajukNasional Keputusan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang merekrut sebelas kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke dalam Tim Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 menuai kritik tajam dari pengamat politik Rocky Gerung.
Menurut Rocky, penempatan kader partai dalam jumlah besar di satu kementerian memunculkan pertanyaan besar terkait tujuan sebenarnya dari kebijakan tersebut.
Rocky bahkan menilai bahwa langkah ini berpotensi mengarah pada kepentingan politik dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Satu-satunya keterangan adalah untuk mencuri, mencuri informasi, membangun jaringan. Itu sudah koruptif sejak dalam pikiran,” ujar Rocky melalui kanal YouTube miliknya, Jumat (7/3).
Lebih lanjut, Rocky menyoroti bahwa masuknya kader PSI ke dalam struktur kementerian yang mengelola sumber daya besar, seperti hutan dan kekayaan alam, berpotensi melanggengkan praktik nepotisme.
“Cara menjalankannya betul-betul dinastikal, itu bahkan bisa disebut nepotisme, karena dari partai yang sama menguasai kementerian negara yang sebetulnya di dalamnya ada bisnis besar di situ soal hutan dan sumber daya dalamnya,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung besaran gaji yang kemungkinan diterima oleh tim tersebut.
Dengan nominal yang diperkirakan mencapai Rp50 juta hingga Rp100 juta per bulan, Rocky menilai kebijakan ini bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin menekan pengeluaran negara.
“Pak Prabowo ingin ada penghematan, tapi justru APBN mungkin akan membayar gaji mereka dengan nominal besar untuk hal-hal yang sifatnya hanya insentif,” ungkap Rocky.
Rocky pun mengingatkan bahwa praktik semacam ini hanya memperburuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, yang selama ini tak menunjukkan perbaikan signifikan.
Menurutnya, fenomena ini memperkuat pandangan masyarakat bahwa Indonesia semakin menjadi “sarang koruptor.”
“Indeks Persepsi Korupsi kita tidak pernah maju-maju, malah makin memburuk,” tandasnya.
