TajukPolitik – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya di HUT Partai Golkar, memberi arahan kepada partai politik (parpol) tidak sembrono dalam memilih calon presiden (capres) yang diusung. Menurut berbagai kalangan, arahan Jokowi tersebut tidak etis, karena menimbulkan kesan Jokowi mengintervensi kedaulatan parpol.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, pilihan capres mendatang merupakan hak privat politik masing-masing elit, utamanya ketua umum parpol, dan Jokowi tidak bisa melakukan intervensi.
“Terlebih 2024 Jokowi bukan siapa-siapa lagi dalam keputusan politik partai, dan meskipun demikian tidak lantas koalisi pemerintah pecah,” kata Dedi.
Menurut Dedi, Jokowi sebenarnya politisi tulen, pemikirannya tidak jauh dari kepentingan kekuasaan. Ia sangat berkeinginan agar Ganjar Pranowo menjadi capres.
“Ada semacam ketakutan jika Anies dominan dalam Pilpres 2024, bukan tidak mungkin Anies akan cukup mengkhawatirkan,” jelasnya.
Sikap Jokowi ini berbeda jauh dengan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menyambut Pemilu 2014. SBY lebih memilih untuk menghimbau capres yang akan berkompetisi untuk benar-benar mendengar keinginan rakyat.
“Selamat berjuang untuk sahabat-sahabat saya. Semoga terpilih. Kepada calon-calon presiden agar jangan salah baca dan jangan salah kalkulasi soal kondisi rakyat,” kata SBY saat memberikan sambutan di acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Benteng Malborough, Bengkulu, Minggu (9/2/2014).
Selain menyematkan amanat kepada para capres-capres, SBY juga berharap insan pers memberikan kontribusi secara aktif dan atraktif supaya demokrasi semakin matang.
“Beri ruang yang relatif adil bagi semua peserta pemilu. Ikut menyebarkan informasi secara luas apa yang ditawarkan parpol dan capres. Apa yang akan dilakukan manakala mereka mendapat amanah dari rakyat agar ikut memperkenalkan sosok integritas dari calon. Supaya rakyat sungguh mengetahui siapa calon-calon itu,” ungkap SBY.
(dcn)
