TajukNasional Sejumlah warga yang mengatasnamakan Tim Independen Administrasi DPR Provinsi Papua Selatan dan DPR Kabupaten Merauke melakukan aksi protes di depan Gedung Negara di Merauke, Papua Selatan, pada Senin (3/2).
Mereka mengungkapkan dugaan adanya praktik maladministrasi dan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam proses seleksi legislator jalur Orang Asli Papua (OAP).
Perwakilan Tim Independen, Thomas Tonggap, menyampaikan bahwa mereka menduga proses seleksi yang dilakukan oleh tim Panitia Seleksi (Pansel) DPK maupun DPRP tidak sesuai dengan prosedur dan sarat kepentingan.
“Kami minta pembatalan seluruh tahapan proses seleksi, dan kami mendesak Pj. Gubernur untuk berkoordinasi agar Pansel dibubarkan dan dilakukan seleksi ulang,” kata Thomas saat diwawancarai di tengah aksi.
Aksi ini berakar dari kecurigaan bahwa seleksi tidak hanya melanggar aturan petunjuk teknis, tetapi juga berpotensi menguntungkan pihak-pihak tertentu.
“Kami punya sejumlah bukti yang sudah kami serahkan ke Kejaksaan beberapa hari lalu,” ungkap Thomas.
Tim Independen juga menyampaikan bahwa dinamika politik yang berkembang saat ini memperburuk keadaan, dan mereka mendesak agar pembatalan hasil seleksi dilakukan melalui kebijakan pimpinan tertinggi.
“Kami tetap mendorong proses hukum, yang sudah kami laporkan ke Kejaksaan Negeri Merauke dan berharap kasus ini dapat diproses lebih lanjut,” tambah Thomas.
Lebih jauh, Thomas menegaskan bahwa masalah ini akan diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurutnya, seleksi yang dilakukan oleh Pansel tidak mengedepankan verifikasi dan validasi data yang seharusnya, melainkan lebih mengutamakan kepentingan oknum tertentu.
Thomas berharap agar ruang afirmasi untuk masyarakat OAP tidak disalahgunakan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab.
