TajukNasional Presiden Prabowo Subianto menghapus sejumlah program yang dianggap tidak efektif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Keputusan ini diambil setelah Prabowo melakukan pengecekan langsung terhadap komposisi anggaran negara. Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 untuk melakukan penghematan.
Hal tersebut disampaikan oleh Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo, dalam acara ESG Sustainable Forum 2025 di Jakarta.
Dalam forum bertema “ESG dan Pembiayaan Hijau untuk Ekonomi RI yang Inklusif dan Berkelanjutan” tersebut, Hashim mengungkapkan bahwa Prabowo memangkas anggaran sebesar Rp 306 triliun dari program-program yang dinilai tidak bermanfaat.
Anggaran yang dipangkas itu dialihkan ke program prioritas seperti makan bergizi gratis.
“Pak Prabowo menyadari bahwa jika anggaran tersebut tidak dialirkan ke sektor ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi akan terhambat,” ujar Hashim, dikutip dari video YouTube, Sabtu (1/2).
Hashim menambahkan bahwa Prabowo memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi karena telah mempelajarinya selama puluhan tahun dari ayahnya, yang merupakan guru besar di bidang ekonomi.
Dalam proses evaluasi APBN 2025, Prabowo bahkan menemukan sekitar Rp 603 triliun anggaran yang dianggap mubazir. Dari jumlah tersebut, Rp 100 triliun dialihkan untuk membiayai program makan bergizi gratis.
Selain itu, Hashim juga mengungkapkan rencana pemerintahan Prabowo-Gibran dalam program pembangunan tiga juta rumah.
Menurutnya, proyek ini akan didanai melalui kerja sama dengan investor dari luar negeri, seperti Qatar dan Abu Dhabi. “Investor akan membawa modal untuk membangun apartemen 30 lantai,” jelas Hashim.
Pembangunan tahap pertama akan dilakukan di kompleks perumahan jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Hashim mengatakan bahwa lahan seluas 24 hektare di lokasi tersebut hampir kosong karena anggota DPR telah menerima tunjangan sewa rumah.
Apartemen yang dibangun akan diperuntukkan bagi generasi Z dan milenial yang kesulitan mendapatkan hunian di Jakarta.
“Banyak generasi Z dan milenial yang tidak mampu menyewa rumah atau apartemen di Jakarta. Mereka terpaksa tinggal di Karawang, Serang, atau Purwakarta,” ujarnya.
Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya mengoptimalkan anggaran negara untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
