TajukPolitik – Ekonomi senior, Rizal Ramli mengatakan, peristiwa Presiden Peru Pedro Castilio ditangkap usai dimakzulkan parlemen bisa jadi contoh bagus untuk Indonesia.
“Presiden Peru Pedro Castilllo melakukan Kudeta Konstitusi, segera dipecat Kongress dan Ditangkap. Contoh bagus untuk pemain-pemain Kudeta Konstitusi di RI,” ungkapnya dikutip dari cuitan di Twitter, Sabtu (9/12).
Dirinya pun mengajak untuk membuat listnya,”Mulai dibikinin listnya,” tukasnya.
Rizal Ramli menimpali cuitan politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon yang mengunggah berita tentang Presiden Peru yang dicopot kongres karena keluarkan dekrit bubarkan parlemen.
Presiden Peru Pedro Castilllo melakukan Kudeta Konstitusi, segera dipecat Kongress dan Ditangkap. Contoh bagus utk pemain2 Kudeta Konstitusi di RI 🤞🫤 Mulai dibikin listnya .. https://t.co/gIbWqBOaCY
— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) December 9, 2022
“Ngeri politik Peru ini. Presiden Peru Pedro Castillo dicopot Kongres tak lama setelah dia keluarkan Dekrit bubarkan Parlemen & pemerintahan luar biasa. Castillo kemudian ditangkap dibawa ke penjara Barbadillo tempat mantan Presiden Alberto Fujimori juga sdg jalani penjara 25 thn,” tulis Jansen.
Cuitan Rizal Ramli ini ditanggapi warganet. Pengguna Twitter @perangutan misalnya, menyebut siapapun penguasa yang melanggar konstitusi adalah penjahat demokrasi.
“Siapapun, termasuk gerombolan Penguasa yang melampaui batasan Konstitusi, bahkan sampai berniat merubah Konstitusi untuk kepentingan mereka layak diperlakukan sebagai Penjahat Demokrasi, Penjahat Kedaulatan Rakyat,” ungkapnya.
“Sulit kalo disini, anggota kongres nya aja udah diisi ma orang-orang dia,” kata penguna Twitter @RamdanyMulya.
Diketahui, konstitusi Peru mengizinkan proses pemakzulan dilakukan terhadap seorang presiden berdasarkan dugaan pelanggaran politik, bukan hanya pelanggaran hukum. Ketentuan ini menjadikan pemakzulan biasa terjadi di negara tersebut.
Sebelumnya, Bamsoet menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang. Dia berpendapat banyak potensi atau ancaman yang perlu diwaspadai bangsa dan negara.
Politikus Partai Golkar ini menyinggung pemulihan bangsa dan negara akibat pandemi Covid-19. Di sisi lain, dia juga mengaku khawatir dengan ancaman global.
“Nah, ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya [Pemilu 2024] tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya,” kata Bamsoet dalam agenda Poltracking Indonesia.
Bamsoet turut menyinggung perpanjangan masa jabatan presiden saat merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebesar 73,2 persen.
Bamsoet meminta Poltracking Indonesia melakukan analisis lebih jauh terkait korelasi kepuasan masyarakat dengan keinginan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat terhadap beliau (Presiden Jokowi) tetap memimpin kita melawati masa transisi ini?” pungkas Bamsoet.
Sebelum Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, hal serupa juga disampaikan Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti. Padahal LaNyalla sebelumnya getol mengkritik isu penundaan pemilu, namun beberapa waktu lalu justru berubah 180 derajat dan mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
