TajukPolitik – Soal proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Presiden Jokowi ternyata termakan janji manis China.
Dulu Presiden Jokowi memilih Negeri Tirai Bambu tersebut karena mereka menjanjikan Kereta Cepat tanpa APBN.
Tapi sekarang kenyataannya saat ini banyak mata tertuju ke proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung karena menggunakan APBN.
Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung ini adalah proyek kerja sama antara Indonesia dan China.
Penanggung jawabnya adalah PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
Proyek yang dijadwkan rampung pada 2019 ternyata molor dan kabarnya baru bisa selesai di pertengahan 2023 ini.
Selain molor, biaya kontruksinya pun membengkak banget.
China Development Bank (CDB) sempat meminta Pemerintah indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya proyek ini.
PT KCIC sendiri sahamnya dimiliki oleh beberapa BUMN dan konsorsium perusahan China.
CDB berharap, kucuran duit APBN melalui skema PMN ke PT KAI (Persero) yang sudah disetujui DPR bisa jadi penyelamat.
Padahal dulu China menjanjikan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tanpa APBN.
Pada 2015 lalu, Menteri BUMN ketika itu, Rini Soemarno bilang, Pemerintah Indonesia mantap memilih China karena negara itu menawarkan pembangunan proyek tanpa APBN.
Tak hanya itu, China memberikan jaminan pemerintah.
Sementara itu, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) meminta Pemerintah Indonesia untuk menjamin proyek tersebut.
Menurut Jepang ketika itu, pengerjaan kereta cepat sulit terealisasi apabila menggunakan skema murni business to business (b to b).
“Begini soal kereta cepat supaya semua jelas. Padahal, kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas,” kata Rini.
“Nah, kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok. Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah. Tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi b to b karena BUMN dengan BUMN.”
Sebab itulah Kementerian BUMN ketika itu melakukan pendalaman ke BUMN China.
Kemudian muncul kesepakatan untuk membuat joint venture agreement.
“Yang diputuskan juga adalah ini konsorsium dari BUMN (dikerjakan BUMN tanpa APBN),” kata Rini Soemarno.
Adapun BUMN yang akan terlibat dalam konsorsium proyek kereta cepat meliputi PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, serta PT Perkebunan Nusantara VIII.
Sementara China juga membentuk konsorsium demi proyek yang akan menelan dana puluhan triliun itu (kini biayanya bengkak menjadi Rp 114,24 triliun).
Tutur Rini, China Railway Corporation (CFC) akan memimpin konsorsium BUMN Tiongkok itu.
“Skema pembiayaan kan sudah jelas. Mereka sudah tawarkan 40 tahun (tenor) dari CDB (China Development Bank), 10 tahun grace period, 30 tahun pengembalian, bunga 2 persen. Ini 2 persen fixed untuk 40 tahun untuk komponen dollar,” kata dia.
Presiden Jokowi sendiri sudah mengharamkan APBN, sesuai kesepakatan dari China.
Presiden Jokowi beberapa kali menegaskan untuk tidak menggunakan uang rakyat seperser pun untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
“Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business (B to B),” kata Jokowi.
“Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi.”
Jokowi menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah.
Hal ini karena proyek kereta cepat penghubung dua kota berjarak sekitar 150 kilometer tersebut seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis.
“Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN,” kata Presiden Jokowi pada 2015 lalu.
“Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis.”
Menurut perhitungan Presiden Jokowi, biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung itu menelan investasi hingga 70 sampai 80 triliun.
