TajukPolitik – Presiden Jokowi (Joko Widodo) sudah hampir menjelang habis masa jabatannya, namun tak kunjung membubarkan para relawan pendukungnya bahkan mengundangnya berkumpul di Istana.
Bahkan, Jokowi justru terlihat terus merawat para relawannya untuk melakukan perlawanan kepada pada pengusungnya, yakni PDI Perjuangan.
Dugaan itu disampaikan langsung oleh Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menanggapi sikap Presiden Jokowi yang mengumpulkan relawan di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat kemarin, 29 Juli.
“Mestinya Jokowi segera membubarkan relawan sejak ia terpilih sebagai Presiden,” ujar Saiful kepada Senin, 1 Agustus.
Karena, kata doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) ini, jika relawan masih ada, maka seolah Presiden Jokowi hanya presidennya relawan, padahal Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia.
“Tidak hanya itu, publik makin bertanya-tanya, apakah dengan masih memelihara dan merawat relawan merupakan salah satu bentuk perlawanan bahkan penggalangan kekuatan untuk melawan parpol pengusung, dalam hal ini PDIP?” tanya Saiful.
Jika tujuannya ke arah itu, lanjut Saiful, maka perlu menjadi perhatian serius bagi PDIP. Jangan-jangan Presiden Jokowi ingin menggembosi PDIP melalui relawan-relawannya. “Di mana kita tahu dalam beberapa kesempatan sering berseberangan antara relawan dengan harapan dan keinginan PDIP,” pungkas Saiful.
Presiden Joko Widodo dan relawannya dianggap melanggar etika politik karena melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor yang merupakan fasilitas negara.
Sementara itu peneliti Senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata mengatakan, baik relawan maupun Presiden Joko Widodo melanggar etika politik dikarenakan melakukan pertemuan di tempat fasilitas negara.
“Keduanya melanggar etika politik,” ujar Dian, Minggu (31/7).
Dian yang juga merupakan akademisi Universitas Ibnu Chaldun ini merasa heran, karena relawan malah menjerumuskan Jokowi.
Menurut Dian Permata, jika ingin melakukan pertemuan dengan Jokowi, maka seharusnya dilakukan di luar Istana.
“Sedari awal, Jokowi menerapkan politik fatsun etika politik. Seperti tidak boleh rangkap jabatan. Ini mengherankan, di akhir masa jabatan Jokowi, justru relawan yang membuat blunder soal fatsun etika politik Jokowi,” pungkas Dian.
