TajukPolitik – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisation for Economics Cooperation Development (OECD) Mathias Cormann akan bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa (28/5).
Pertemuan dengan Prabowo ini dilakukan setelah Cormann bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Selasa siang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertemuan antara Cormann dan Jokowi digelar dalam rangka proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.
“Sekjen Mathias juga akan bertemu dengan presiden terpilih, Pak Menhan (Prabowo Subianto) ketua DPR RI, pimpinan DPR RI, tim nasional aksesi OECD, Kadin, Apindo dan juga akan membuka workshop teknis mengenai proses aksesi OECD dari kementerian dan lembaga,” ujar Airlangga di Istana Bogor, Selasa, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi didampingi sejumlah pejabat saat bertemu Cormann, antara lain, Airlangga, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Indonesia menargetkan dapat menjadi anggota penuh negara OECD dalam tiga tahun mendatang.
Saat ini, Indonesia sudah mendapat persetujuan dari 38 negara dan tengah dalam proses aksesi. “Jadi negara aksesi itu negara yang dalam proses menjadi anggota. Kita targetnya tiga tahun sama seperti Chile,” kata Airlangga sesai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (16/5) lalu.
Airlangga menuturkan, Indonesia sejatinya sudah menjadi mitra OECD sejak tahun 2007 bersama Brasil, India, China, dan Afrika Selatan. Forum itu bahkan meluncurkan South-east Asia Regional Program di tahun 2016.
Ia menyampaikan, dalam pertemuan ministerial council meeting di Perancis beberapa waktu lalu, permohonan pengajuan menjadi negara anggota OECD Indonesia dan Argentina diterima.
Ia menyebutkan, ada sejumlah negara yang memiliki kesamaan status dengan Indonesia dalam proses aksesi, yaitu Brasil, Argentina, Kroasia, Peru, Bulgaria, dan Rumania.
Rata-rata negara itu berproses selama lebih dari 2 tahun, bahkan Brasil membutuhkan waktu 5 tahun. Adapun tahap berikutnya untuk proses aksesi adalah menyampaikan initial memorandum secara langsung ke OECD.
Initial memorandum adalah dokumen yang disampaikan negara kandidat untuk mengukur tingkat keselarasan regulasi, kebijakan, dan praktik negara kandidat dengan OECD.
“Memorandum itu akan terdiri dari dokumen yang mencakup seluruh steering committee yang ada di OECD, itu ada 26 mulai dari keuangan, ekonomi, anti korupsi, persaingan sehat, sampai dengan yang detil consumer policy, digital economy, technology policy, steel committee termasuk ship building,” ujar Airlangga.
