TajukNasional Presiden Prabowo Subianto kembali mengisyaratkan kemungkinan perombakan Kabinet Merah Putih setelah 100 hari pertama pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa para menteri yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat akan diganti.
“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat menghadiri puncak peringatan harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
Prabowo menekankan bahwa pemerintahannya harus bersih dan bekerja demi kepentingan bangsa serta rakyat. “Kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu,” tambahnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa ada menteri dalam kabinet yang dinilai kurang seirama dengan visi Prabowo.
“Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana. Tapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita dan pemenuhan janji kampanye, Pak Prabowo ingin betul-betul berbuat untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Dasco menyebut dirinya mendengar adanya keluhan terkait beberapa menteri yang belum selaras dengan arahan presiden. “Memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kurang seirama,” ujarnya.
Menurutnya, jika benar ada menteri yang tidak sesuai dengan arah kebijakan Prabowo, keputusan reshuffle tinggal menunggu waktu. “Apakah itu yang dimaksud Pak Prabowo, nanti kita lihat seperti apa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa para menteri harus segera melakukan evaluasi internal. “Pak Prabowo orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka seperti itu, artinya itu adalah peringatan kepada para menterinya untuk segera melakukan evaluasi di kementerian masing-masing,” jelasnya.
Dasco juga menyoroti pentingnya kinerja menteri dalam mendukung janji kampanye Prabowo. “Dalam evaluasi 100 hari, tentu Presiden yang paling memahami apakah para menterinya sudah bekerja maksimal atau belum. Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh anggota kabinet sebelumnya telah menandatangani pakta integritas sebelum dilantik sebagai menteri atau wakil menteri. “Kita serahkan kepada Presiden untuk mengevaluasi dan mengambil langkah perbaikan di internal pemerintahan,” pungkas Dasco.
