Tajuk Politik – Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Irwan memberikan saran kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dalam waktu dekat.
Irwan menilai pemerintah belum tepat menaikkan harga BBM di tahun ini, maupun tahun-tahun berikutnya.
“Saat ini rakyat sedang susah. Di tengah kondisi dunia yang sulit, pemerintah seharusnya membantu rakyat, bukan malah membebankan masalah tersebut kepada rakyat,” kata Irwan dalam keterangan di Jakarta, Senin (22/8) malam.
Dia menyebut kenaikan harga BBM juga akan berdampak langsung bagi rakyat kebanyakan, seperti UMKM, buruh, petani, nelayan, bahkan karyawan swasta maupun pegawai pemerintah sendiri.
“Ini adalah efek domino,” ucapnya
Efek tidak langsung dari kenaikan BBM juga akan berimbas terhadap sektor-sektor lain, seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur hingga kebutuhan pokok masyarakat.
“Kenaikan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan mereka,” ujar ketua DPD Demokrat Kaltim itu.
“Seharusnya pemerintah bisa fokus membenahi kebocoran-kebocoran BBM bersubsidi. Di mana-mana di sekitar kita, banyak subsidi tidak tepat sasaran,” tambahnya.
Anggota Komisi V DPR itu menilai program pemerintah yang akan memberlakukan subsidi BBM yang tepat sasaran melalui aplikasi, seperti MyPertamina perlu diapresiasi.
Akan tetapi, hal itu sebagian kecil usaha yang dilakukan karena baru menyasar orang kebanyakan.
Persoalan lain yang perlu segera dibereskan pemerintahan Jokowi, salah satunya terkait penjualan BBM ilegal yang sistematis dan terstruktur.
“Seharusnya fokusnya ke sini saja, daripada meminta rakyat menanggung beban berat yang tidak adil,” kata Irwan Fecho.
