TajukNasional – Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menyoroti persoalan yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini. Ia mempertanyakan bagaimana nasib Ketua KPK terdahulu, Firli Bahuri, yang disebutnya justru menghilang begitu saja.
Hal itu disampaikan Benny dalam rapat kerja KPK dengan Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7). Benny meminta jajaran KPK, salah satunya Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango, menjelaskan hal itu.
“Tolong jelaskan ada apa dengan Ketua KPK? Jelaskan itu. Jelaskan kepada publik, bukan kepada kami, kepada publik supaya publik tahu. Jangan didiamkan, ada apa? Publik nggak tahu ada apa di KPK ini. Ketua KPK-nya menghilang, masa menghilang begitu saja,” kata Benny dalam rapat.
Benny juga menyinggung pimpinan KPK yang melaporkan anggota dewan pengawas (Dewas). Benny lantas mempertanyakan apakah KPK di masa sekarang serapuh ini. “Kedua, ada anggota pimpinan KPK ya, melapor anggota Dewas, ya. Ada di sini pimpinan KPK-nya, ada apa itu? Begitu rapuh kah KPK ini?,” ujar Benny.
“Dulu ada, pimpinan KPK yang dinyatakan melanggar kode etik. Lalu, dengan enak saja dia mengundurkan diri, loh kok begitu. Saya tanya Dewas waktu itu, loh kenapa nggak diproses secara hukum? Dia melakukan pelanggaran etik juga melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa ndak diproses?” sambungnya.
Ia meminta hal itu untuk dijelaskan secara terbuka oleh KPK. Ia menyinggung KPK tak akan bisa menjalankan kewenangan jika kondisi di dalamnya rapuh. “Ini dua soal ini kalau tidak dijelaskan oleh pimpinan KPK secara terbuka, maka KPK rapuh, dan kalau dia rapuh nggak mungkin bisa jalankan kekuasaan, kewenangan yang luar biasa tadi,” kata Benny.
Dalam rapat tersebut, Benny menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dari KPK mengenai situasi internalnya. Menurut Benny, ketidakjelasan ini merusak citra lembaga antikorupsi tersebut di mata publik.
“KPK harus menjelaskan apa yang terjadi secara terbuka kepada publik. Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap KPK akan semakin menurun,” tambahnya.
Selain itu, Benny juga mengkritik kurangnya tindakan tegas terhadap anggota KPK yang terlibat dalam pelanggaran etik dan dugaan tindak pidana korupsi. “Jika KPK tidak mampu menegakkan aturan di dalam tubuhnya sendiri, bagaimana bisa diharapkan untuk memberantas korupsi di luar sana?” tegas Benny.
Rapat tersebut menunjukkan ketidakpuasan beberapa anggota DPR terhadap kinerja KPK dan memunculkan desakan untuk reformasi internal yang lebih mendalam. Benny berharap, dengan adanya penjelasan dan tindakan tegas, KPK dapat kembali menjadi lembaga yang kuat dan dipercaya masyarakat dalam memberantas korupsi.
