TajukNasional Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menilai skandal mega korupsi produk minyak yang melibatkan Pertamina menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi menyeluruh dan bersih-bersih di tubuh perusahaan pelat merah tersebut. Menurutnya, reformasi harus dilakukan melalui perombakan manajemen agar terjadi penyegaran sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kasus yang mencoreng citra Pertamina.
“Pertamina perlu melakukan reformasi internal dan perombakan manajemen sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kelalaian yang terjadi. Hanya dengan itu, publik bisa kembali menaruh kepercayaan,” ujar Subardi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina (Persero) dan subholding-nya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Politisi Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan DI Yogyakarta itu mengungkapkan bahwa kasus mega korupsi tersebut menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Bahkan, estimasi total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp193 triliun per tahun.
“Kasus oplosan BBM yang diungkap Kejaksaan Agung ini sangat luar biasa dan berdampak langsung pada rakyat kecil. Meski kita tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, angka kerugian sebesar Rp193 triliun per tahun menimbulkan asumsi negatif di masyarakat. Jika berlangsung selama lima tahun, coba bayangkan berapa besar total kerugian yang terjadi,” kata Subardi.
Ia menegaskan bahwa skandal tersebut telah merusak kepercayaan publik terhadap Pertamina. Bahkan, permintaan maaf yang disampaikan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dinilai belum cukup untuk memulihkan reputasi perusahaan di mata masyarakat.
“Publik sudah kehilangan kepercayaan pada Pertamina. Permintaan maaf dari Direktur Utama memang patut diapresiasi, tapi itu belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan yang terlanjur luntur,” tegasnya.
Subardi juga menyoroti dampak lebih luas dari skandal ini, yang berpotensi mencoreng citra pemerintah Indonesia di mata internasional.
“Masalah yang tengah melilit Pertamina ini bukan hanya soal reputasi perusahaan, tapi juga menyangkut citra pemerintah Indonesia di tingkat global. Kita harus menjaga kepercayaan dunia terhadap negara kita, dan Pertamina sebagai aset strategis bangsa harus segera dipulihkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Subardi mendesak Pertamina untuk membuktikan secara terbuka dan rinci mengenai kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang diduga menjadi sumber masalah dalam kasus ini.
“Pertamina harus membuktikan secara akademis dan transparan bahwa produk BBM mereka, seperti Pertamax, benar-benar memenuhi standar kualitas. Paparkan dengan jelas proses pengolahan dan spesifikasinya agar tudingan soal oplosan bisa terbantahkan,” tutupnya.
