Tajukpolitik – Proses birokrasi perizinan yang rumit mendapat atensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Jokowi pun mengatakan proses birokrasi perizinan sebuah acara baik itu konser musik hingga gelaran olahraga di Indonesia sangat sulit.
Ia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana susahnya menjadi penyelenggara acara di Indonesia.
Jokowi mencontohkan gelaran Moto GP Mandalika beberapa waktu lalu. Menurutnya, penyelenggara acara saat itu harus mengantongi 13 surat izin hingga surat rekomendasi.
“Begitu saya tanya bagaimana dengan perizinan, lemas saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Kalau saya jadi penyelenggara event itu lemas dulu sebelum bertanding event. Mungkin masih ada tambahan lagi izinnya,” kata Jokowi dalam acara peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (24/6).
Acara ini dihadiri langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan sejumlah menteri seperti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Dito Ariotedjo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, hingga Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi
“Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event terjadi,” imbuhnya.
Ia mencontohkan bagaimana Singapura mampu menyelenggarakan konser Taylor Swift sehingga menjadikan Negeri Singa itu satu-satunya negara di Asia Tenggara yang dikunjungi Swift.
Tak hanya itu, Singapura juga berhasil menyelenggarakan konser Coldplay selama enam hari, sementara Indonesia hanya kebagian sehari.
Jokowi pun yakin banyak penduduk Indonesia yang terbang ke Singapura untuk menonton kedua konser musik tersebut.
“Padahal yang saya dengar, yang saya dengar, kualitas suara sound system waktu Coldplay itu di GBK dengan yang di sana (Singapura) bagus yang di sini,” ujar Jokowi.
Oleh sebab itu, Jokowi berharap Indonesia ke depan mampu menyederhanakan perizinan sebuah acara. Sebab belajar dari Singapura, ia mengatakan mereka memiliki kelebihan dalam kecepatan dan dukungan pemerintah dalam hal kemudahan hingga akses keamanan.
“Mengenai digitalisasi perizinan ini yang segera kita launching, harapan saya bukan web layanan, tapi betul memberikan kemudahan pengurusan, kepastian jauh sebelumnya, motong birokrasi kita, dan munculnya adalah cost yang lebih murah dan lebih terbuka, transparan,” ujar Jokowi.
