TajukNasional Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Nusron Wahid mendesak pemerintah daerah (Pemda) segera menuntaskan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mempercepat proses perizinan dan mendukung peningkatan investasi. Pernyataan tersebut disampaikan Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur di Gedung Grahadi, Surabaya, Minggu (9/3).
“Kami meminta kepada Ibu Gubernur, Bapak Bupati, dan Wali Kota untuk segera menuntaskan RDTR. Ini penting agar sistem perizinan berbasis OSS (Online Single Submission) bisa berjalan lancar dan mendukung Ease of Doing Business di daerah,” ujar Nusron.
RDTR Terintegrasi OSS Permudah Perizinan
Nusron menjelaskan bahwa penyelesaian RDTR yang terintegrasi dengan OSS akan memangkas waktu penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) secara signifikan. Jika tanpa RDTR, proses penerbitan KKPR bisa memakan waktu 6–8 bulan. Namun, dengan RDTR yang terhubung OSS, KKPR dapat terbit hanya dalam waktu dua jam.
Hingga saat ini, progres penyelesaian RDTR di Jawa Timur baru mencapai 19% dari target. Dari 464 RDTR yang ditargetkan, baru 86 RDTR yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Sementara itu, RDTR yang sudah terintegrasi OSS baru mencapai 37 dokumen.
Sinergi Pemda dan Kementerian ATR/BPN Jadi Kunci Keberhasilan
Untuk mempercepat penyelesaian RDTR, Nusron menegaskan pentingnya sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Pemda. Koordinasi yang baik akan mempercepat realisasi kebijakan pertanahan dan tata ruang yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Dengan sinergi yang kuat, target pengelolaan tata ruang bukan hanya sekadar angka di atas kertas, tapi menjadi kenyataan yang mendorong kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah,” tegas Nusron.
Ia juga menegaskan bahwa Pemda memegang peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk berkolaborasi menciptakan tata ruang yang baik dan mendukung investasi di seluruh wilayah.
Dukungan Penuh Pemda Jawa Timur
Rakor yang mengusung tema “Kebijakan dan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional” ini turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, serta para bupati dan wali kota se-Jawa Timur.
Gubernur Khofifah menyatakan komitmen Pemprov Jatim untuk mempercepat penyelesaian RDTR di daerahnya dan mendukung implementasi OSS agar investasi semakin mudah masuk dan berkembang.
Turut mendampingi Nusron dalam Rakor ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur Asep Heri dan jajarannya.
