TajukPolitik – Rencana pemerintah melakukan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite akan memicu gejolak di masyarakat. Pasalnya, dari hilangnya BBM bersubsidi, maka secara otomatis akan meningkatkan harga bahan pokok.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin berpendapat, akan bahaya jika pemerintah memaksa tetap menghilangkan Pertalite tahun depan.
“Ini tentu bahaya ya, di tengah masyarakat sedang susah, menderita, banyak yang nganggur, susah mencari makan, Pertalite justru dihapus dari Pertamina,” kata Ujang, Kamis (31/8).
“Tentunya ini akan membuat gejolak di masyarakat,” imbuhnya.
Penghapusan BBM subsidi jenis Pertalite akan memberikan efek domino.
Dengan menghilangkan Pertalite, kebutuhan bahan pangan akan tinggi dan memantik kenaikan harga di pasaran, hal ini akan berdampak buruk bagi masyarakat.
“Karena, akan memicu kenaikan harga-harga, bukan hanya kenaikan transportasi, tapi harga bahan-bahan pokok semuanya akan naik, dan itu menjadikan rakyat menderita,” tutupnya.
Berdasarkan rencana pemerintah, Pertalite yang memiliki RON 90 akan digantikan dengan Pertamax Green 92. Jika penghapusan diterapkan, maka Pertamina hanya akan menjual tiga jenis BBM, yakni Pertamax Green 92, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo.
Pertamina mengklaim, rencana tersebut untuk mengimplementasikan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengharuskan BBM yang beredar minimal RON 91.
PT Pertamina (Persero) tengah mengkaji untuk meningkatkan kadar oktan BBM subsidi RON 90 alias pertalite menjadi RON 92.
Hal itu dilakukan dengan mencampur pertalite dengan ethanol 7 persen sehingga menjadi Pertamax Green 92. Kajian tersebut merupakan bagian dari Program Langit Biru Tahap 2 yang masih dibahas secara internal.
“Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut,” ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (30/8).
Nicke menambahkan apabila usulan tersebut dapat dibahas dan menjadi program pemerintah, harga BBM yang lebih ramah lingkungan itu akan diatur oleh pemerintah.
“Tidak mungkin Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya,” terang Nicke.
