Tajukpolitik – Pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, meminta baiknya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pelototi para pejabat tinggi negara yang melakukan kunjungan kerja (kunker) terselubung untuk kepentingan kontestasi pilpres 2024 ketimbang sibuk mencari kesalahan salah satu capres.
“Bawaslu lebih baik memelòtoti para menteri dan gubernur yang berkunjung ke daerah bukan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat. Mereka ke daerah untuk mensosialiaasikan dirinya dalam kaitan pilpres 2024,” tegas Jamiluddin.
Ia mengatakan Bawaslu harus melakukan pengecekan terhadap para menteri yang menggunakan duit dan fasilitas negara sambil melakukan kampanye diri sendiri ke berbagai daerah.
“Karena itu, Bawaslu dapat mengawasi penggunaan anggaran saat mereka ke daerah. Apakah anggaran yang digunakan milik pribadi atau partai atau justru dompleng uang negara ? Bawaslu dapat mengawasi hal itu dan tentunya akan lebih bermanfaat. Jadi, Bawaslu harus taat azas dalam melakukan pengawasan dengan dasar aturan yang jelas. Hal itu harus diberlakukan sama kepada semua orang,” jelasnya.
Menurutnya, Bawaslu tidak boleh hanya mengawasi salah satu dari capres tetapi semua tokoh yang sudah dideklarasikan menjadi capres oleh partai politik yang melakukan kampanye secara diam-diam.
“Bawaslu tidak boleh mengawasi Anies secara ketat tapi tanpa dasar aturan. Namun di sisi lain membiarkan pejabat negara melakukan hal sama. Jadi, Bawaslu harus adil dalam melakukan pengawasan. Hanya dengan begitu Bawaslu akan dihormati dan dipercaya,” tegasnya.
