TajukPolitik – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kembali menyinggung soal wacana penundaan pemilu. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi peringatan keras kepada para menterinya untuk tidak bicara soal hal ini.
Tindakan Bahlil pun juga menuai kritik dari sejumlah pengamat. Bahlil diminta untuk mengurus investasi daripada mengurus politik.
Wacana penundaan pemilu ini disinggung Bahlil dalam acara Malam Puncak HUT ke-56 KAHMI. Saat berpidato di acara itu, Bahlil mulanya berbicara mengenai perjalanannya menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Ia menceritakan strateginya agar bisa mencapai posisi tersebut.
Tak cuma itu, ia juga menceritakan mengenai realisasi investasi di Indonesia di mana pada tahun 2021 telah mencapai target. Bahlil sendiri optimistis jika target investasi tahun ini juga bisa tercapai.
Menjelang akhir pidatonya, Bahlil menyampaikan sebuah pesan jika demokrasi itu dinamis. Dalam pesan itu, ia mengatakan, jika ada yang meminta pemilu tetap, maka boleh saja kalau ada wacana pemilu ditunda.
“Menyangkut tadi ada pesan dari Bang Qodari, bahwa kalau kita bicara demokrasi itu kan dinamis, ini pesannya Bang Qodari, kalau ada yang meminta untuk pemilu tetap, boleh dong kalau ada wacana pemilu juga ditunda. Itu kata Bang Qodari,” kata Bahlil seperti dikutip dari Youtube KAHMI Nasional, Selasa (20/9/2022).
Sementara, Bahlil Lahadalia menyerahkan hal tersebut kepada publik. Menurutnya, kalau ditunda juga bagus, tapi jika tepat waktu juga bagus. Baginya, terpenting harus mengacu konstitusi.
“Kalau saya bang, serahkan kepada publik saja, kalau tunda juga bagus, kalau pas juga bagus, tapi saya pikir bahwa kita harus mengacu konstitusi, selama konstitusi kita begitu jangan kita buat gerakan tambahan. Terkecuali konstitusi berubah baru kita melakukan gerakan tambahan,” terangnya.
Bahlil bukan pertama kalinya menyinggung soal penundaan pemilu. Pada awal tahun (10/1), dia mengatakan jika dunia usaha setuju apabila pemilihan presiden diundur dari 2024.
“Kalau dicek di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang dipertimbangkan untuk dimundurkan ini jauh lebih baik. Ini hasil diskusi kami,” kata Bahlil dalam paparan survei Indikator Politik Indonesia.
Alasannya, kata dia, peralihan kepemimpinan usai pemilihan umum dapat membuat ketidakpastian pada dunia usaha. Dia menilai, dunia usaha saat itu sedang bangkit dari keterpurukan karena masalah pandemi. Isu politik yang terjadi bila pemilihan umum dilakukan dalam waktu dekat dapat mengganggu pemulihan usaha
“Kenapa? Karena mereka baru selesai babak belur dari persoalan kesehatan. Dunia usaha baru mau naik, baru mau naik, eh ditimpa lagi isu politik,” ujar Bahlil.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah melarang para menterinya untuk berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan pada April 2022 lalu. Kala itu, mulanya Jokowi meminta agar para menteri sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati. Para menteri, kata Jokowi, harus bisa menjelaskan penyebab kondisi sulit dan langkah-langkah apa yang dilakukan.
Setelah itu, Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” tegas Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, 6 April 2022.
