TajukPolitik – Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono menduga Dirut Pertamina menipu atau membohongi rakyat lantaran menyebutkan subsidi harga BBM petrol 95 (oktan 95) yang ada di Malaysia jauh lebih besar dari subsidi harga BBM pertalite oktan 90 yang ada di Indonesia.
Menurutnya, Pernyataan itu adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga harga pertalite harus lebih mahal dari petrol 95 produk dari petronas Malaysia
“Saya melakukan cek langsung ke Malaysia ternyata harga petrol 95 yang oktannya setara dengan pertamax plus sebesar 2,05 ringgit dengan kurs ringgit 3.339 atau setara dengan Rp6.844 subsidi dari petrol 95 di Malaysia sebesar 0,45 ringgit atau setara dengan Rp1.502 sehingga harga tanpa subsidi di malaysia sebesar 2,5 ringgit atau setara dengan Rp8.347 rupiah”Kata Bambang Haryo yang juga Ketua Harian MTI Jawa Timur.
Diungkapkan Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini, harga pertalite yang dikatakan Pertamina per juli 2022 bila tanpa subsidi adalah sebesar Rp17.200/liter dan pertamina mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk pertalite sebesar Rp9.550/liter agar masyarakat bisa membeli dengan harga sebesar Rp7.650 rupiah/liter yang masih jauh lebih mahal dari harga petrol 95 di Malaysia, sehingga jelas subsidi di Malaysia jauh lebih kecil dari pada subsidi BBM yang ada di Indonesia.
Berarti, kata Mantan mantan Wakil Sekjen MTI Pusat ini, bila pernyataan di media itu benar, maka Dirut Pertamina telah melakukan pembohongan publik, lantaran memberikan pernyataan tanpa melakukan kajian yang teliti.
“Demikian pula pertalite hanya memiliki oktan 90 sedangkan petrol 95 memiliki oktan 95 jauh lebih besar oktan petrol 95 dibanding pertalite, padahal penurunan per 1 oktan, misalnya di Malaysia petrol 97 yang mempunyai oktan 97 harga tanpa subsidi adalah 4,55 ringgit sedangkan petrol 95 tanpa subsidi adalah 2,5 ringgit, sehingga beda 2 oktan adalah sebesar 2,05 ringgit atau setara dengan 6.844 rupiah apalagi perpedaan petrol 95 dibanding pertalite adalah sebesar 5 oktan.”Ungkap Alumnus ITS Surabaya Ini.
Bila harga sebenarnya dari pertalite dikurangi dengan subsidi dari pemerintah (Kementerian ESDM) sebesar Rp9.550/liter maka harusnya rakyat membeli bahan bakar pertalite jauh lebih rendah dan bahkan bisa gratis. Tegas pemilik sapaan akrab BHS.
Ditambahkan BHS, Ada kejadian yang menarik di Malaysia harga shell company yaitu shell oktan 95 sama dengan harga petrol 95 sebesar 2,05 ringgit, bila tanpa subsidi dari pemerintah shell di Malaysia menjual dengan harga sebesar 2,5 ringgit atau setara dengan 8.347 rupiah, tetapi harga shell di Indonesia harga shell oktan 95 untuk shell v power oktan 95 adalah sebesar 18.300 rupiah yang jauh lebih mahal dari shell petrol 95 yang dijual di Malayasia tanpa subsidi yang hanya 2,5 ringgit atas setera dengan 8.347 rupiah. Kata BHS
“Ini bukti shell yang ada di Indonesia diduga bermain mata atau kartelisasi bersama – sama dengen pertamina yang merugikan rakyat dengan meninggikan harga yang disetujui oleh Kementerian ESDM. Maka dari itu kedua perusahaan tersebut bersama Kementerian ESDM yang menetapkan harga sesuai dengan KEPMEN ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 harus dihadapkan dengan Komisi Persaingan Usaha dan Badan Perlindungan Konsumen serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia karena menjual BBM yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang bisa membawa dampak ekonomi yang luas jauh lebih mahal dari harga keekonomiannya, apalagi menggunakan Anggaran APBN untuk mendapatkan subsidi yang tidak wajar.” Kata BHS
Harusnya, kata Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra ini, Kementerian Keuangan bersama dengan BPK dan KPK harus turun menyelesaikan permasalahan yang ada di Pertamina, termasuk dugaan pembohongan publik. Untuk itu kepolisian dan kejaksaan juga harus turut serta menyelidiki dugaan penipuan/ pembohongan publik tersebut yang dilakukan oleh Dirut Pertamina dan juga rakyat bisa melakukan class action bila itu benar.Katanya
“Diharapkan Pemerintah melalui Menteri ESDM supaya segera merevisi tarif BBM pertalite dan pertamax yang ada di Indonesia disesuaikan dengan harga keekonomian yang sebenarnya agar masyarakat tidak dirugikan”Tutup BHS.
