Tajuk Politik – Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mendesak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk secepatnya melakukan pengusutan kasus dugaan dana tambang ke oknum petinggi Polri, usai viralnya video pengakuan mantan anggota Polri Aiptu (Purn) Ismail Bolong terkait setoran tambang ke petinggi polisi.
“Kapolri harus secepatnya melakukan langkah-langkah strategis mengusut kasus ini secara transparan,” kata Bambang seperti di kutip dari Antaranews.com, Senin (7/11/2022).
Bambang mendesak agar pengakuan Ismail Bolong untuk diusut tuntas dan ditindak ditindak lanjuti dalam bentuk sidang etik atau proses pidananya.
“Pengakuan Ismail Bolong yang pertama menurut saya hasil pemeriksaan Divpropam Mabes Polri. Mengapa tidak ditindak lanjuti dalam bentuk sidang etik atau proses pidananya?” katanya.
Belakangan muncul video klarifikasi Ismail Tambang yang meminta maaf kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto, dan menyatakan berita soal dana setoran pengepul tambang itu tidak benar.
Bambang menilai video yang viral yang terbaru, tidak bisa meluruskan apa yang sudah disampaikan di video pertama Ismail. Menurutnya malah membenarkan bahwa memang ada pemeriksaan internal oleh Paminal DivProoam Polri yang dulu dijabat oleh Brigjen Hendra Kurniawan pada Bulan Februari atau Maret 2022.
Ia mendorong Polri untuk buka-bukan. Justru, karena jika Polri menutup-nutupi borok di internal, semakin publik tidak percaya pada kepolisian.
“Pengakuan Ismail Bolong kedua yang mengaku video pertama itu karena intimidasi Brigjen Hendra juga harus dikonfirmasi ke mantan Karopaminal Brigjen Hendra maupun Divpropam karena bisa jadi pengakuan kedua ini juga karena intimidasi,” ungkapnya.
Bambang juga menyarankan agar pemerintah perlu turun tangan membuat Tim Independen Pencari Fakta melihat kusutnya penanganan isu illegal minning ini, agar kasus ini tak berlarut-larut dan semakin menggerus kepercayaan publik pada Polri.
“Isu ini tidak bisa dibiarkan sebagai bola liar begitu saja. Kalau tak bisa dikendalikan ujung-ujungnya akan semakin menggerus kewibawaan Kapolri sendiri,” kata dia.
