TajukNasional Pemerintah Kota Makassar mengusulkan 2.500 kepala keluarga (KK) sebagai penerima manfaat dalam Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
Program tersebut menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah diperuntukkan bagi wilayah perdesaan dan 1 juta rumah di wilayah perkotaan.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Makassar, Mahyudin, mengungkapkan bahwa 2.500 KK yang diusulkan tersebar di sembilan kecamatan.
Meski telah mengajukan usulan, Pemkot Makassar masih harus menunggu hasil survei dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Nantinya, hasil survei akan menjadi dasar kebijakan yang akan diterapkan Kementerian terhadap program ini di Kota Makassar,” ujar Mahyudin, Jumat (31/1).
Saat ini, Kementerian PKP sedang melakukan survei selama satu bulan, dari 16 Januari hingga 16 Februari 2025.
“Kami hanya memfasilitasi pelaksanaan survei di tingkat kecamatan dan kelurahan, sementara survei sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian,” jelasnya.
Sasaran program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Noorhaq Alamsyah, menyebutkan bahwa terdapat sekitar 95 ribu KK di Makassar yang belum memiliki rumah atau mengalami backlog perumahan.
Kondisi tersebut kerap terjadi, di mana banyak keluarga yang telah berumah tangga masih tinggal bersama orang tua. Untuk mengatasi backlog perumahan sebanyak 95 ribu KK, dibutuhkan sekitar 1.300 hektare lahan.
Alamsyah menegaskan bahwa Disperkim Makassar, khususnya Bidang Perumahan, bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah layak huni bagi masyarakat.
“Program ini sangat penting mengingat backlog rumah di Sulsel mencapai lebih dari 400 ribu unit, dengan Makassar menyumbang 95 ribu di antaranya,” ungkapnya.