TajukNasional Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan pentingnya kesiapan pendanaan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah pada Pemilu mendatang. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah diberi waktu 10 hari sejak Rapat Kerja (Raker) terakhir untuk menyusun skema pendanaan, yang seharusnya sudah siap pada Jumat (7/3/2025). Namun, karena tidak ada Raker pada hari tersebut, laporan baru akan disampaikan pada Senin, 10 Maret 2025.
“Kami memberi kesempatan pemerintah 10 hari sejak Raker terakhir. Harusnya hari Jumat ini mereka sudah siap, tetapi karena tidak ada Raker, jadi laporan akan disampaikan hari Senin. Namun, saya mendapat informasi bahwa pemerintah sudah siap,” ujar Dede Yusuf kepada Parlementaria saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi II di Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).
Dede menjelaskan bahwa kebutuhan pendanaan PSU di 24 daerah tersebut diperkirakan mencapai Rp750 miliar, di luar biaya pengamanan. Jika ditambah dengan biaya pengamanan, total anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun.
“Secara nasional, kebutuhan dana PSU mencapai sekitar Rp750 miliar di luar biaya pengamanan. Jika ditambah dengan biaya pengamanan, totalnya bisa mencapai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun,” jelas politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari 24 daerah yang melaksanakan PSU, sekitar 16 daerah tidak mampu membiayai sendiri pelaksanaan tersebut. Hingga kini, laporan kesiapan pendanaan dari pemerintah provinsi juga belum diterima.
“Skema pendanaan ini akan dilaporkan ke Komisi II pada hari Senin. Dari 24 daerah yang menggelar PSU, sekitar 16 daerah tidak sanggup membiayai sendiri. Kami masih menunggu laporan dari pemerintah provinsi. Banyak faktor yang membuat daerah tidak bisa membiayai, salah satunya adalah pengeluaran besar pada Pilkada sebelumnya yang menyebabkan kurangnya persiapan untuk PSU,” paparnya.
Sementara itu, Dede memastikan bahwa pelaksanaan PSU di Jawa Barat dalam kondisi aman. “Di Jawa Barat, hanya satu daerah yang menggelar PSU dengan kebutuhan dana Rp60 miliar. Pemerintah provinsi menyiapkan Rp30 miliar, dan kekurangannya ditutup dari SILPA KPU sebesar Rp30 miliar. Jadi, Jawa Barat dalam konteks ini aman,” tambahnya.
