TajukPolitik – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menyebut jumlah beban negara akibat pensiunan PNS, TNI hingga Polri nilainya mencapai Rp2.929 triliun.
Oleh karena itu, Sri Mulyani Indrawati ingin skema Pensiunan segera diubah. Reformasi di bidang pensiun menjadi sangat penting, kata dia saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (24/8/2022).
Mantan Sekretaris BUMN Said Didu sontak memberikan komentar menohok atas pernyataan Menkeu Sri Mulyana.
Said Didu tidak setuju jika terjadi perubahan skema Pensiunan.
“Pemerintah anggap Pensiunan PNS, TNI, POLRI dianggap membebani negara padahal para pensiun tsb menerima pensiun dari tabungan potongan gaji mereka,” ujar Said Didu dikutip dari unggahan twitternya, @msaid_didu (26/8/2022).
Said Didu menambahkan, sementara pemerintah alokasikan uang rakyat untuk kartu prakerja, dana buzzeRp, stafsus Preiden millenial, dll.
“Kalian Tega !!!,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani berencana merubah skema dana Pensiunan ASN yang dinilainya membebani keuangan negara.
“Reformasi di bidang pensiun saat ini menjadi sangat penting,” ungkapnya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, 24 Agustus lalu.
Menurut Sri Mulyani, perhitungan dana PNS bersumber dari hasil iuran PNS 4,75% dari gaji yang terkumpul di PT Taspen ditambah dana dari APBN.
Bahkan untuk tingkat TNI dan Polri sendiri demikian, tetap menggunakan skema yang sama.
“Untuk ASN TNI Polri memang mengumpulkan dana di Taspen dan di Asabri tapi untuk pensiunanya mereka tidak pernah membayar, tapi yang bayar APBN,” ungkapnya
Sri Mulyani menganggap kondisi seperti itu bisa berdampak dikemudian hari, apa lagi melihat taraf Pensiun ASN yang semakin meningkat.
“Ini akan menimbulkan risiko yang sangat panjang. Apalagi kalau lihat jumlah Pensiunan sangat meningkat,” lanjut Sri Mulyani.
Dengan resiko tersebut, Sri Mulyani berharap mendapat dukungan dari DPR untuk membuat formasi baru terkait dana Pensiunan ASN.
