Tajuk Politik – Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah menemukan baru 5 dari 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang mumpuni melayani masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, saat melaporkan hasil survei Ombudsman atas tingkat kepuasan pelayanan publik.
Siti menyoroti sejumlah aduan masuk dari masyarakat yang belum terselesaikan. Padahal hal ini dinilainya menjadi tolak ukur keberhasilan pelayanan publik.
“Dari data survei yang kami kumpulkan, beberapa kabupaten dan kota masih menempati garis kuning dalam pelayanan publik terkait kinerja pemerintah. Adanya aduan terkait semua sektor pemerintah yang belum terselesaikan secara baik menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/6/2022).
Karena itu, lanjut Siti, perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder untuk lebih bisa memberikan pengawasan secara lebih luas terhadap lembaga pelayanan publik.
“Hal ini diharapkan bisa memacu kembali, pelayanan publik pemerintah dari tingkat daerah hingga pusat bisa berjalan maksimal,” tutur Siti.
