Tajukpolitik – Pejabat Ditjen Pajak yang bergaya hidup mewah mengkonfirmasi bahwa semakin kuat lebarnya ketimpangan yang terjadi di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, Senin (27/2).
Ia menyoroti gaya hidup mewah yang dilakukan oleh Mario Dendy Satrio, putra pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, yang seringkali memamerkan kekayaannya di media sosial.
Andreas menilai gaya hidup mewah yang ditunjukkan salah satu pejabat Direktorat Pajak (Ditjen) ibarat fenomena gunung es. Praktik serupa diduga masih terjadi di kalangan pejabat lainnya.
“Ini seperti fenomena gunung es, yang kelihatan baru puncaknya saja sementara di bawah lautan jumlahnya banyak dan belum teridentifikasi,” jelasnya.
Gaya hidup mewah inilah, lanjut Andreas, yang menyebabkan ketimpangan ekonomi bangsa menganga lebar.
Ia mengatakan, di era saat ini gaya hidup yang memposisikan aspek-aspek materialisme sebagai penanda seseorang memiliki kemewahan lebih dari yang lain, kian terlihat jelas.
Dengan begitu, tambahnya, penumpukan basis material menjadi bagian dari eksistensi seseorang untuk menunjukkan kepada dunia akan kelas sosial elite berbeda dengan kebanyakan orang. Tidak sedikit yang akhirnya masuk ke dalam perangkap besar liberalisasi ekonomi, konsumerisme, dan gaya hidup elit.
“Gaya hidup semacam itu membawa dampak berat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak pernah punya kepekaan, ada begitu banyak orang yang sumber keuangan negara akan dihabiskan dengan perlombaan gaya hidup seperti itu. Apalagi itu pejabat publik, seharusnya lebih bersahaja,” ungkap Andreas.
Ia menyebut praktik gaya hidup yang kompetitif dan berlomba mengejar kelas elit yang diglorifikasi tanpa disadari telah mengkhianati kehidupan bersama sebagai sesama warga negara.
“Ini menjadi bentuk pengkhianatan solidaritas hidup bersama sebagai bangsa-negara,” tegasnya.
Menurut Andreas, saat ini pemerintah perlu melakukan pembenahan melalui revolusi mental para pejabat publik, terutama yang terkait dengan keuangan. Selain itu, lanjutnya, juga didukung transparansi yang kuat terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Ada kemerosotan moral pejabat publik kita sehingga perlu segera dilakukan tindakan revolusi mental,” pungkas Andreas.
