TajukPolitik – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan alias Gus Umar, menyampaikan kritikannya kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dinilai tidak konsisten terhadap pernyataannya.
Melalui salah satu cuitannya, ia menyinggung pernyataan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang membahas soal cawapres di Kantor PBNU. Hal itu terkait hasil survei yang menempatkan dirinya berada di papan teratas cawapres.
Erick Thohir menyampaikan hal itu saat melakukan jumpa pers dalam acara harlah satu abad Nahdlatul Ulama (NU) di Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Menurutnya, percuma mencalonkan dirinya jika tidak ada partai politik yang mendukung.
“Ini bagian dari riset yang dilakukan kan tentu apresiasi. Tapi kan kita tahu, terlalu dini lah. Terus kita nyalon-nyalonin, nggak ada yang dukung buat apa?” tanyanya.
Ia melanjutkan, “Tapi kita apresiasi ya, kita nggak bisa menghilangkan sesuatu itu yang benar atau salah. Itu kan apresiasi. Jadi, jangan terjebak.”
Mengetahui pernyataan tersebut, Gus Umar kemudian menyentil PBNU dan jajarannya yang melarang untuk membawa NU untuk berpolitik, tapi justru diam saja saat Erick Thohir menyinggung soal cawapres di kantor mereka.
“Dear ketua PBNU dan jajaran pengurusnya yg larang NU dibawa berpolitik,” ujarnya dikutip tajuknasional.com dari cuitan akun @Umar_Syadat770 yang diunggah pada Senin (29/1).
“Knp kalian diam saat Erik tohir justru bicara dukungan pilpres di kantor PBNU? Standar apa sih yg kalian lakukan,” sambungnya.
Sebelumnya Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan pihaknya melarang peserta pemilu menggunakan identitas NU saat berkontestasi. Gus Yahya mengaku larangan ini sebagai upaya mencegah praktik penggunaan politik identitas oleh peserta Pemilu 2024.
Larangan ini disebabkan masih ada kandidat memobilisasi dukungan publik menggunakan identitas NU pada Pemilu 2019 kemarin. “NU mencegah digunakannya identitas NU sebagai senjata politik dalam kompetisi nantinya,” kata Gus Yahya dalam diskusi daring yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Rabu (25/1).
Eks juru bicara Presiden Gusdur itu menegaskan, praktik politik identitas dan politik SARA selama ini membayangi dinamika pemilihan di berbagai tingkatan di Indonesia. Padahal, politik identitas adalah strategi politik yang merusak karena mengedepankan identitas, bukan gagasan rasional.
Selain itu, lanjut Gus Yahya, politik identitas juga dapat memicu konflik di tengah masyarakat. Konflik ini tentu mengancam persatuan bangsa. “Karena itu, menuju pemilu tahun 2024, NU sendiri menetapkan politik identitas ini sebagai perhatian utama,” kata Gus Yahya.
