TajukNasional Permintaan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memangkas anggaran seremoni ke luar negeri dan menyoroti perlunya reformasi birokrasi layak diapresiasi.
Analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai langkah ini sebagai upaya Prabowo untuk mengajarkan jajaran pemerintahannya untuk berpihak kepada rakyat di tengah kondisi sulit saat ini.
“Sebab, semua larangan tersebut berkaitan dengan keberpihakan kepada rakyat. Sebagai negara demokrasi, sudah seharusnya Prabowo berpihak kepada rakyat,” ujar Jamiluddin.
Ia menekankan bahwa komitmen Prabowo untuk mengedepankan urusan rakyat kecil merupakan bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat.
Menurut Jamiluddin, keputusan Prabowo untuk memangkas anggaran seremoni menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
“Anggaran yang tidak bermanfaat bagi rakyat harus dipangkas. Birokrasi yang rumit juga tidak menghargai rakyat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa perilaku korupsi, dalam pandangannya, adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat, sehingga wajar jika Prabowo melarang semua perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi.
“Prabowo tidak main-main dengan ucapannya tentang mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya,” tegas Jamiluddin.
Dengan langkah ini, diharapkan pemerintah dapat lebih fokus pada program-program yang langsung berdampak positif bagi masyarakat.
Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Langkah konkret dari Prabowo ini menunjukkan bahwa fokus pada kepentingan rakyat menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya.
