TajukNasional Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan pentingnya evaluasi reguler terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didanai anggaran sebesar Rp71 triliun. Menurutnya, meski anggaran tersebut hanya mencakup kebutuhan hingga Juni 2025, pemeriksaan dan pengawasan terhadap efektivitas program sangat diperlukan.
“Komisi IX akan terus mengawal dan mengevaluasi program ini secara berkala. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan mencapai tujuan yang diinginkan. Jika hasil evaluasi tidak sesuai harapan, anggaran bisa dialokasikan kembali untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak,” ujar Nurhadi dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (19/01/2025).
Nurhadi menambahkan bahwa sistem monitoring yang baik diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran jangka panjang, mengingat anggaran yang ada hanya berlaku hingga Juni 2025. Pemerintah, menurutnya, perlu merencanakan penggunaan anggaran untuk keberlanjutan program ini setelah periode tersebut.
“Secara prinsip, kami mendukung suksesnya program ini, tetapi pemerintah harus memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan tepat sasaran untuk mencapai tujuan dalam waktu yang singkat,” tambahnya.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI siap membahas proposal anggaran tambahan jika diperlukan setelah melakukan tinjauan tengah periode (mid-term review).
“Langkah-langkah yang diambil setelah evaluasi tengah tahun akan sangat krusial. Jika Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan dana tambahan, kami siap membahasnya,” tegas Nurhadi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebutkan bahwa anggaran Rp71 triliun yang tersedia hanya mencakup biaya untuk program MBG hingga Juni 2025. Untuk menjalankan program ini selama setahun penuh, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp420 triliun.
Presiden Prabowo juga memperkirakan total anggaran untuk program makan bergizi gratis akan mencapai Rp460 triliun, yang rencananya akan diambil dari APBN.
