TajukNasional – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, berharap agar rencana pemerintah untuk menarik investasi dari keluarga superkaya melalui kebijakan family office tidak hanya menguntungkan para konglomerat semata.
“Jangan sampai aturan ini hanya menjadi privilege yang menguntungkan segelintir orang (para konglomerat) atau orang-orang yang sangat kaya raya,” kata Didi saat berbincang di Jakarta, Minggu (7/7).
Didi menekankan pentingnya pemerintah membuat kebijakan yang berimbang bagi seluruh masyarakat untuk menyimpan dan mengelola setiap investasinya. Ia menegaskan, aspek keadilan harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum menerbitkan kebijakan family office tersebut.
“Jangan di sisi lain masyarakat umum tidak mendapatkan keadilan yang berimbang untuk menyimpan dan mengolah investasinya,” tegas Didi.
Dengan kondisi demikian, Didi menagih penjelasan lebih rinci dari pemerintah terkait proses hingga rancangan aturan terkait family office tersebut. Menurut Didi, hal itu penting agar bisa dipelajari dengan baik oleh pakar dan masyarakat secara luas.
“Hemat saya pemerintah harus membuat dulu bagaimana proses, mekanisme dan rancangan aturan terkait itu, agar bisa dipelajari dengan baik oleh para pakar dan masyarakat,” ungkap Didi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan cara kerja family office di Indonesia. Family office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain demi pertumbuhan ekonomi nasional.
Luhut mengatakan, cara kerja family office adalah dana dari orang kaya raya di dunia diperbolehkan disimpan di Indonesia. Namun, pemilik dana harus melakukan investasi di beberapa proyek di Indonesia. “Mereka (orang superkaya dunia) tidak dikenakan pajak tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki,” kata Luhut melalui akun resmi Instagram-nya @luhut.pandjaitan, Senin (1/7/2024).
Kebijakan ini bertujuan untuk mengundang modal dari luar negeri, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sektor investasi di Indonesia. Namun, Didi Irawadi Syamsuddin mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi para konglomerat, tetapi juga memberikan keadilan bagi masyarakat umum.
Didi mengajak pemerintah untuk lebih transparan dalam merumuskan kebijakan ini agar dapat diakses dan dipahami oleh semua kalangan. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang merata dan tidak menimbulkan kesenjangan yang lebih besar di masyarakat.
Ia juga berharap agar ada kajian mendalam dari para pakar ekonomi dan hukum mengenai implikasi dari kebijakan family office ini. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil akan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya bagi mereka yang memiliki kekayaan besar.
Selain itu, Didi menekankan perlunya mekanisme yang jelas dan transparan dalam implementasi kebijakan ini. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu menarik investasi tanpa mengorbankan keadilan dan kesejahteraan masyarakat umum.
Dalam situasi ini, peran pemerintah sangat penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat mendengarkan masukan dari berbagai pihak dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan family office ini. Dengan begitu, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
