TajukPolitik – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf juga meminta agar pemerintah mengurangi persentase zonasi PPDB dan memperbanyak persentase jalur prestasi.
“Saat ini, kan, jalur zonasinya 50 persen, prestasinya hanya 30. Nah, ke depan tentu mungkin jalur zonasinya bisa kita kurangi jadi 25 sehingga prestasinya jadi lebih banyak,” terang Dede Yusuf.
Politikus Demokrat ini mengatakan, PPDB jalur zonasi harus dikurangi agar tidak terjadi banyaknya kasus pemalsuan kartu keluarga.
“Karena sekarang yang terjadi banyak yang ini banyak yang bikin kartu keluarga palsu dan itu berbahaya bagi pendataan negara,” tandas dia.
Sebelumnya Wali Kota Bogor, Bima Arya, menindaklanjuti langsung aduan warga terkait adanya indikasi manipulasi dalam PPDB 2023 jalur zonasi.
Dede Yusuf menanggapi inspeksi Wali Kota Bogor Bima Arya terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 melalui jalur zonasi.
Sebelumnya, Pemkot Bogor menerima banyak aduan warga terkait adanya indikasi manipulasi dalam PPDB jalur zonasi.
Dede Yusuf mendukung yang dilakukan oleh Bima Arya. Ia meminta agar setiap wali kota atau bupati di daerah masing-masing untuk melakukan hal yang sama. Bima Arya mengunjungi rumah-rumah pendaftar PPDB (home visit) untuk mencocokkan dengan dokumen.
Bima Arya menyarankan PPDB zonasi dihapus saja karena ada indikasi banyak manipulasi.
“Saya mendukung apa yang disampaikan Pak Bima bahwa wali kota atau bupati mestinya melakukan hal yang sama. Lalu ditulis surat dan disampaikan kepada DPR dan Kemendikbud agar lebih banyak kepala daerah yang mengajukan,” kata Dede Yusuf kepada wartawan, Jumat (7/7).
“Itu harus ada, kami butuh itu. Kami butuh surat dari bupati dan para wali kota agar kami bisa menyampaikan kepada pemerintah segera untuk mengubah sistem ini,” ungkapnya.
Ada hampir 300 aduan yang masuk ke jalur khusus tersebut mengenai berbagai macam indikasi manipulasi terkait PPDB.
Dari aduan dan data-data itu, kemudian dilakukan investigasi dan analisis, serta pengecekan langsung ke lokasi atau pun home visit ke titik yang terindikasi dijadikan manipulasi.
Salah satu titik yang dilakukan pengecekan. yakni di Gang Selot dan Jalan Kantor Batu, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, yang tak jauh dari SMPN 1 Kota Bogor dan SMAN 1 Kota Bogor.
Di sana, Bima didampingi Camat Bogor Tengah, Dicky Iman Nugraha, melakukan verifikasi ke pemilik rumah untuk menanyakan nama-nama yang ada terkait PPDB melalui jalur zonasi.
Tak hanya itu, saat melakukan verifikasi Bima juga menemukan nama yang dipegangnya itu beralamat di sebuah kontrakan kosong dan indekos kosong ataupun kos yang dihuni oleh para pekerja.
