TajukPolitik – Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berbohong mengenai dana yang terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal tersebut Said Didu lontarkan sebagai tanggapan terhadap pernyataan Presiden Jokowi dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Jepang beberapa waktu lalu.
Pada KTT G7 di Jepang, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara seperti Kanada, Inggris, Korea Selatan, Ukraina, Kepulauan Cook, dan lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi membahas tentang pembangunan IKN.
Ia meminta Kanada untuk segera berinvestasi dengan dana pensiun dan mengingatkan Inggris untuk merealisasikan komitmen mereka terkait investasi dalam pembangunan IKN.
Unggahan Presiden Jokowi mengenai pertemuan tersebut di media sosialnya kemudian mendapat tanggapan dari Said Didu.
Melalui akun Twitter pribadinya, Said Didu meminta agar Presiden Jokowi tidak berbohong mengenai pembangunan IKN.
Ia menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang sebelumnya mengklaim banyaknya investor yang tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN.
“Katanya minat investor untuk investasi di IKN kelebihan peminat (oversubscribe) tapi kok minta-minta ke berbagai negara (Jepang, Jerman, Inggris, Kanada, Korea Selatan, dan lainnya) di forum G7? Mengingatkan kembali: hentikan kebiasaan BERBOHONG,” kata Said Didu dalam komentarnya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengumumkan adanya sejumlah investasi yang masuk untuk pembangunan IKN.
Namun, investor-investor tersebut kemudian mengundurkan diri setelah waktu yang singkat setelah diumumkan.
Permintaan Said Didu kepada Presiden Jokowi untuk berhenti berbohong mengenai dana pembangunan IKN ini menunjukkan kekhawatiran terhadap konsistensi dan transparansi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Komentarnya juga menyoroti perlunya kejujuran dan keterbukaan dalam menjalankan proyek-proyek yang berdampak signifikan bagi negara dan masyarakat.
Pemerintah Indonesia seharusnya memberikan penjelasan yang jelas dan akurat mengenai status dan sumber dana yang terlibat dalam proyek IKN.
Keterbukaan yang lebih baik dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat dan investor, serta mencegah spekulasi dan keraguan yang dapat merugikan pembangunan nasional.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak berbohong mengenai dana untuk ibu kota negara (IKN) Nusantara.
Permintaan tersebut diberikan mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menanggapi pernyataan orang nomor satu di Indonesia itu dalam agenda KTT G7 di Jepang pada beberapa waktu yang lalu.
