TajukNasional Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo menyatakan kesiapannya berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait analisis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat (BPJN Kalbar), Dedy Mandarsyah. Polemik ini mencuat usai insiden viral yang melibatkan keluarga Dedy.
“Oh iya, tentu saja, jika diperlukan,” ujar Menteri PU Dody di Jakarta Selatan, Senin (16/12).
Meski demikian, Dody mengaku belum mendalami masalah tersebut secara detail dan menyerahkan pengawasan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) serta Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian PU.
“Yang memonitor biasanya Irjen atau Sekjen, saya sendiri kurang mengikuti perkembangannya,” ujar Dody.
Dody menegaskan pentingnya sikap rendah hati di jajaran Kementerian PU dan memastikan isu ini akan ditangani dengan transparan. “Kami selalu menekankan prinsip low profile dalam menjalankan tugas. Masalah ini pasti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Sekjen atau Irjen,” tambahnya.
Nama Dedy Mandarsyah menjadi sorotan setelah dugaan keterlibatan keluarganya dalam insiden penganiayaan terhadap seorang mahasiswa koas bernama Luthfi, yang viral di media sosial. Kasus tersebut merembet pada analisis LHKPN Dedy yang dilaporkan ke KPK.
Berdasarkan LHKPN yang disampaikan pada 31 Desember 2023, total kekayaan Dedy tercatat mencapai Rp 9,4 miliar. Kekayaannya meliputi:
- Tanah dan bangunan senilai Rp 750 juta di Jakarta Selatan.
- Mobil Honda CRV 2019 senilai Rp 450 juta (dengan keterangan hadiah).
- Harta bergerak lainnya senilai Rp 830 juta.
- Surat berharga senilai Rp 670,7 juta.
- Kas dan setara kas mencapai Rp 6,7 miliar.
Dedy juga dilaporkan tidak memiliki utang. Harta kekayaan tersebut meningkat sekitar Rp 500 juta dibandingkan laporan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 8,9 miliar.
KPK memastikan akan menganalisis LHKPN Dedy Mandarsyah sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Pemerintah pun berkomitmen menyelesaikan polemik ini secara profesional dan akuntabel demi menjaga integritas lembaga.
