TajukNasional Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan dimulai dengan anggaran dari Kementerian Sosial (Kemensos), namun ia juga membuka peluang untuk melibatkan sektor swasta dalam proyek ini.
“Untuk pembangunan Sekolah Rakyat, kami menggunakan anggaran dari Kemensos, bukan anggaran dari Kementerian PU. Kami hanya fokus pada pembangunan fisik, sementara desainnya akan kami diskusikan bersama,” kata Dody saat berdiskusi dengan media di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, pada Jumat (7/3).
Meski pembiayaan awal ditangani oleh Kemensos, Dody menyatakan bahwa ke depan, proyek ini dapat melibatkan sektor swasta dalam proses pembangunannya.
“Saat ini, kami baru memberitahukan hal ini, namun di masa depan, kami mungkin akan melibatkan pihak swasta,” tambah Dody.
Untuk memastikan kelancaran dan efektivitas program Sekolah Rakyat, Dody telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis di Kementerian PU, yang akan fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan. Desain yang akan disiapkan mencakup pembangunan gedung utama, asrama siswa, serta standar konstruksi yang mendukung kegiatan belajar-mengajar.
Pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat yang akan beroperasi sebagai boarding school gratis dengan kapasitas hingga 1.000 siswa per sekolah. Setiap sekolah akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 5 hektare.
Rencananya, Sekolah Rakyat ini akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026, dengan kurikulum dan kelengkapan lainnya sedang dalam tahap perumusan. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Melalui proyek ini, diharapkan masyarakat dari kalangan kurang mampu dapat berperan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
