TajukNasional Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke tiga lokasi perumahan bersubsidi di Bogor, Jawa Barat. Lokasi yang dikunjungi meliputi Perumahan Graha Arraya Dramaga, Perumahan Ambar Telaga Residence, dan Perumahan Pesona Kahuripan 10.
Dalam kunjungan ini, Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menegaskan pentingnya percepatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada tahun 2025. Kementerian PKP, kata Ara, akan fokus mendorong pembangunan rumah bersubsidi dengan peningkatan kuota KPR FLPP.
“Sebagai pemerintah, kita harus sering turun ke lapangan agar dapat merumuskan kebijakan yang mempermudah dan mempermurah akses perumahan bagi rakyat,” ujar Menteri PKP Ara, Minggu (12/1/2025).
Ara menyampaikan rencana perubahan proporsi anggaran FLPP antara pemerintah dan perbankan. Jika sebelumnya dana FLPP bersumber dari APBN dan perbankan dengan perbandingan 75:25, Ara mengusulkan perbandingan baru menjadi 50:50. Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi beban APBN sekaligus meningkatkan jumlah penyaluran KPR FLPP.
“Kami sedang mempersiapkan legalitas dan menghitung kesiapan bank untuk mendukung skema ini. Kebijakan publik harus dibuat dengan mendengar seluruh ekosistem terkait,” jelasnya.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menyambut baik rencana perubahan proporsi FLPP. “Hal ini akan menjadi terobosan untuk meningkatkan target FLPP hingga 150%,” ujarnya.
Senada dengan Heru, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu, menyebutkan bahwa perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit rumah. “Jika proporsinya 50:50, kami memproyeksikan FLPP dapat mencapai hingga 330 ribu unit rumah,” kata Nixon.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Pesona Kahuripan, Angga Budi Kusuma, mengusulkan agar pemerintah, perbankan, dan pengembang bersama-sama turun ke lapangan untuk mendata warga yang belum memiliki rumah.
“Banyak masyarakat yang belum mengetahui program rumah bersubsidi. Sosialisasi dan pendataan langsung perlu ditingkatkan untuk mempercepat realisasi penyaluran KPR FLPP,” ujar Angga.
Ara menutup kunjungan dengan menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kebijakan yang mendukung pembangunan rumah bersubsidi, demi mencapai target pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.
