TajukNasional Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempercepat pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Program ini juga didukung kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.
Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar saat rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, baru-baru ini.
Maruarar menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Capaian ini akan terus ditingkatkan dengan memanfaatkan lahan negara, seperti tanah sitaan dari kasus korupsi, aset BLBI, dan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
“Lahan dari Kejaksaan Agung, BLBI, tanah hasil sitaan korupsi, hingga HGU yang tidak diperpanjang akan dimanfaatkan melalui proses legal dan berkeadilan,” jelas Maruarar, Senin (13/1/2025).
Skema Pembiayaan untuk Pekerja Formal dan Informal
Selain penyediaan lahan, pemerintah juga merancang skema pembiayaan khusus bagi MBR dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus kepada pekerja sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang tidak memiliki penghasilan tetap.
“Kita membuat skema agar mereka bisa memiliki rumah, misalnya dengan supervisi usaha dan pendampingan di tempat kerja mereka,” tambahnya.
Kebijakan Pro Rakyat: Bebas Biaya dan Percepatan Proses
Dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo, pemerintah telah meluncurkan kebijakan pro rakyat, antara lain:
- Penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar 0 persen.
- Pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- Pemangkasan waktu perizinan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, bahkan hanya 4 jam di Tangerang.
- Penghapusan PPN selama 6 bulan di 2025 untuk rumah di bawah Rp2 miliar.
“Kebijakan ini bertujuan memberikan kemudahan kepada rakyat kecil, khususnya MBR, sesuai arahan Presiden Prabowo,” tegas Maruarar.
Peningkatan Kepercayaan Investor Asing
Maruarar juga menyebutkan bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat berkat diplomasi aktif Presiden Prabowo. Pemerintah siap menyambut investasi dengan perencanaan yang matang, lokasi strategis, dan kepastian hukum yang jelas.
“Dengan investasi yang masuk, kita fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas yang mengutamakan kepentingan nasional,” pungkasnya.