TajukNasional Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP), Maruarar Sirait, resmi melantik delapan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PKP pada Senin (20/1/2025). Pelantikan ini bertujuan memperkuat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional.
Acara pelantikan berlangsung di Pendopo Kementerian PKP, Jakarta, dengan dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, sebagai saksi.
Dalam sambutannya,Menteri PKP Maruarar menegaskan pentingnya sinergi dan profesionalisme dari para pejabat yang baru dilantik untuk mencapai target ambisius tersebut. “Pejabat yang dilantik hari ini akan menjadi motor penggerak pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Saya berharap mereka dapat bekerja dengan integritas, inovasi, dan semangat pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Menteri PKP sebagai inspektur upacara.
Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 26/TPA Tahun 2025:
- Didyk Choirul, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian PKP.
- Ir. Fitrah Nur, M.Si sebagai Direktur Jenderal Kawasan Permukiman.
- Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd sebagai Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan.
- Dr. Sri Haryati, S.Pi, M.Si sebagai Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan.
- Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum sebagai Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.
Menteri Maruarar juga menyampaikan harapan besar kepada pejabat yang baru dilantik untuk meningkatkan efisiensi program dan memastikan pembangunan perumahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Kolaborasi antarinstansi dan pendekatan inovatif sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam merealisasikan program ini,” tambahnya.
Program 3 Juta Rumah ini ditargetkan tidak hanya menyediakan tempat tinggal layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja di sektor konstruksi dan pengelolaan kawasan permukiman.
