TajukNasional Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa pihaknya tengah bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk merancang pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di dekat jalur transportasi umum, khususnya kereta api.
Menurut Maruarar, pembangunan perumahan di dekat jalur kereta api dinilai strategis karena mempermudah mobilitas masyarakat dengan akses transportasi yang cepat, efisien, dan terjangkau.
“Kami sudah berdiskusi dengan Menteri Bappenas tentang pengembangan jalur-jalur transportasi, terutama kereta api, agar di sekitarnya dapat dibangun rumah-rumah untuk rakyat. Tujuannya agar transportasi menjadi mudah, cepat, dan murah,” ujar Menteri PKP di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1).
Maruarar menjelaskan bahwa koordinasi dengan Bappenas diperlukan untuk memastikan perumahan tersebut terintegrasi dengan infrastruktur pendukung lainnya, seperti jaringan listrik, gas, dan utilitas umum lainnya.
“Isu transportasi dan konektivitas ini harus dieksekusi dengan pendekatan yang efisien. Jalur kereta api, listrik, gas, semuanya harus sinergi sebagai satu kesatuan tim dalam mendukung kehidupan masyarakat di perumahan MBR ini,” tambahnya.
Pembangunan perumahan ini juga dirancang untuk memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini belum tergarap secara optimal, sehingga menciptakan pemerataan pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan.
Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Maruarar menyatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan agar pembangunan perumahan MBR dekat transportasi umum ini menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN).
Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa sore, usulan tersebut dibahas bersama sejumlah pejabat, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, dan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy.
“Kami telah mengusulkan program ini agar menjadi PSN dengan target pembangunan di 30 hingga 50 lokasi. Ini khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, agar proses perizinannya dipercepat dan pemanfaatan lahan-lahan dapat terjadi secara optimal,” jelas Maruarar.
Ia berharap dukungan dari berbagai pihak agar program ini dapat segera diwujudkan untuk memberikan solusi perumahan yang terjangkau dan terintegrasi bagi masyarakat. “Doakan ya, supaya program ini bisa berjalan lancar,” tutupnya.
