TajukNasional Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyampaikan apresiasinya terhadap peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai benteng penjaga konstitusi dalam acara Rapat Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2024 Mahkamah Konstitusi. Acara yang berlangsung di Jakarta ini dihadiri secara daring oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga negara dari Kabinet Merah Putih.
Dalam acara tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., memberikan paparan terkait upaya MK dalam menjaga kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa MK selalu berkomitmen untuk mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang kuat dalam menangani berbagai sengketa konstitusi.
“Kami memahami bahwa kepercayaan publik adalah aset utama kami. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus mencerminkan keadilan dan integritas hukum,” ujar Dr. Suhartoyo.
Salah satu pencapaian yang ditekankan dalam laporan tersebut adalah percepatan proses peninjauan dan pengambilan keputusan. MK kini mampu menyelesaikan perkara dalam waktu kurang dari 71 hari kerja, sebuah langkah maju yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi.
Sepanjang tahun 2024, MK telah menangani berbagai perkara penting, termasuk 308 kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan 88 uji materi terhadap Undang-Undang. Dari total uji materi yang diajukan, Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) menjadi yang paling banyak diuji, yaitu sebanyak 35 kali. Data ini menunjukkan pentingnya peran MK dalam mengawal proses demokrasi dan menjaga harmonisasi hukum di Indonesia.
Selain membahas pencapaian selama tahun 2024, penyampaian Laporan Tahunan ini juga menjadi momentum awal bagi masa persidangan MK di tahun 2025. Ketua MK mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung kinerja institusi tersebut demi mewujudkan sistem hukum yang lebih baik.
Menteri Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa dukungan terhadap MK merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. “Peran Mahkamah Konstitusi sangat vital dalam menjaga keutuhan konstitusi dan demokrasi kita. Pemerintah akan terus mendukung langkah-langkah yang dilakukan MK untuk memastikan keadilan dan kepercayaan publik tetap terjaga,” ujarnya.
Acara ini menjadi bukti nyata sinergi antara lembaga negara dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berlandaskan hukum. Dengan laporan tahunan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami peran dan kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
