TajukNasional Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai tantangan dalam sektor transmigrasi, dengan fokus utama pada inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di seluruh Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa lahan-lahan transmigrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat segera digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya sudah tekankan bahwa kita akan melakukan revitalisasi kawasan transmigrasi yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Saat ini, kita memiliki sekitar 3,1 juta hektar lahan HPL. Sebagian besar telah diberikan kepada para transmigran melalui Surat Hak Milik (SHM), dan sekarang kita sedang mengejar sisanya untuk dimanfaatkan dengan lebih baik,” ujar Iftitah di Jakarta, Selasa.
Pernyataan tersebut diutarakan Iftitah dalam menjawab pertanyaan terkait target kerjanya dalam 100 hari pertama masa jabatannya sebagai Menteri Transmigrasi. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sendiri merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada suatu subjek hukum untuk mengelola sebidang tanah, dengan tujuan mendukung kegiatan transmigrasi yang berkelanjutan dan produktif.
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi: Fokus Utama Pemerintah
Revitalisasi kawasan transmigrasi menjadi bagian penting dari strategi Kementerian Transmigrasi dalam mengoptimalkan penggunaan lahan HPL. Untuk mewujudkan tujuan ini, Iftitah mengajak seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal, meski dengan keterbatasan anggaran.
“Kita harus bekerja dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang kita miliki. Meskipun anggaran yang tersedia terbatas, kita masih dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan program transmigrasi berjalan sesuai harapan,” jelasnya.
Menurut Iftitah, keberhasilan Kementerian Transmigrasi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan lebih pada bagaimana kementerian mampu menggandeng berbagai pihak terkait dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Transmigrasi harus terus memanfaatkan sumber daya lainnya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
Dukungan Terhadap Visi Besar Presiden Prabowo
Iftitah juga menyebutkan bahwa upaya revitalisasi ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen, seperti yang disampaikan dalam pidato pelantikannya. Menurut Iftitah, meskipun Kementerian Transmigrasi memiliki anggaran yang relatif kecil, visi besar Presiden tetap harus diwujudkan melalui kerja keras dan inovasi.
“Dengan anggaran yang terbatas, kita tetap harus melakukan kerja-kerja terbaik untuk meningkatkan perekonomian dan mewujudkan visi besar Presiden,” tegas Iftitah.
Tantangan Anggaran dan Optimisme Masa Depan
Pada tahun 2025, Kementerian Transmigrasi diperkirakan hanya memiliki anggaran sebesar Rp92 miliar. Angka ini dinilai jauh dari cukup mengingat luasnya kawasan transmigrasi yang harus dikelola serta besarnya potensi dan tantangan yang dihadapi. Sebagai perbandingan, pada era Presiden Soeharto, Kementerian Transmigrasi pernah mendapatkan anggaran hingga Rp5,4 triliun, menunjukkan betapa besar perhatian yang diberikan pada sektor ini pada masa lalu.
Namun, Iftitah tetap optimis bahwa dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, dan dukungan dari berbagai pihak, revitalisasi kawasan transmigrasi dapat berjalan dengan lancar. Ia berharap program transmigrasi yang terencana dengan baik dapat memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pembangunan ekonomi, terutama di kawasan-kawasan yang selama ini tertinggal.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Kementerian Transmigrasi diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam pemerataan pembangunan, sekaligus mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
